Topik Terhangat

Krisis Keuangan Aceh Selatan di Ambang Kolaps

Foto : Ilustrasi | Indonesiafinancetoday.com

Tapaktuan | Diliputnews – Krisis keuangan yang dialami Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan belakangan ini mulai menimbulkan dampak buruk bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah itu.

Betapa tidak, implikasi yang diduga muncul akibat dari kecerobohan penyusunan anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan badan anggaran (Banggar) DPRK Aceh Selatan itu menyerempet pada kegiatan proyek SKPD.

Selain itu, ancaman tidak dibayarkannya tunjangan prestasi kerja dan uang makan serta adanya kekhawatiran terhadap tidak dibayarkannya gaji 7.000 PNS selama tiga bulan (terhitung Oktober, November dan Desember 2012).

“Proyek rampung dikerjakan, tetapi tidak dapat dicairkan pembayarannya dengan alasan menunggu proses perbintangan,” kata salah seorang kepala SKPD di Aceh Selatan kepada Analisa di Tapaktuan, Jumat (27/7).

Pejabat yang enggan disebutkan namanya itu, menjelaskan, bukti tidak dicairkannya dana proyek sesuai dengan surat penolakan penerbitan SP2D dari Dinas Pendapatan. Penerimanan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Aceh Selatan kepada para pengguna anggaran di Aceh Selatan. Surat tersebut ditandatangani oleh seorang pejabat bidang perbendaharan umum daerah Junaida, SE,MM tanggal 16 Juli 2012.

Menurut kalangan kuasa anggaran di sejumlah SKPD Aceh Selatan, tidak ada alasan DPPKKD untuk tidak membayarkan uang proyek yang sudah dicantumkan dalam rencana kerja anggaran (RKA) dinas teknis.

“Tidak ada alasan untuk ditahan dan jangan gara-gara kesalahan TAPD dan Banggar DPRK dinas teknis yang menjadi korban,” katanya.

Pertanyaan Publik

Sementara itu, problema keuangan Aceh Selatan menjadi pertanyaan publik di Aceh Selatan sehubungan adanya dugaan “hilangnya” anggaran Aceh Selatan lebih dari Rp127 miliar yang terakumulasi dalam sebuah pertanyaan “Ada apa dengan keuangan Aceh Selatan?”.

Sebagaimana yang dikemukakan Kordinator LSM LIbas Aceh Selatan Meyfendri, gonjang-ganjingnya keuangan Aceh Selatan yang mendorong pula terjadinya krisis anggaran yang sistemik, maka bisa diprediksikan Aceh Selatan bisa kolaps dalam hitungan hari.

“Begitu kritisnya keuangan Aceh Selatan, bisa jadi Aceh Selatan di ambang kebangkrutan (kolaps),” katanya.

Bupati Aceh Selatan Husin Yusuf yang hendak dikonfirmasi Analisa Jumat (27/ 7), tidak berhasil sehubungan masih berada di luar daerah sejak beberapa bulan belakangan. Namun, Kepala DPPKKD Aceh Selatan TR.Fahsul Falah, mengatakan, pihaknya tidak merasa apa­apa dengan keuangan Aceh Selatan.

“Tidak ada apa dengan keuangan kita, apalagi ada dugaan macam-macam, termasuk mengatakan Aceh Selatan bangkrut tidak ada itu,” katanya seraya berargumentasi bahwa dirinya sangat dirindukan Aceh Selatan sehingga memunculkan banyak pertanyaan.

Dia mengatakan, tidak ada kekhawatiran dengan anggaran yang disebut-sebut kekurangan mencapai Rp125 miliar. “Fokus saya dapat meminjam sebesar Rp36 miliar untuk menutupi defisit anggaran,” katanya sambil membantah bahwa pihaknya menggunakan uang untuk SPPD dan melobi proyek ke Jakarta.


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :