Topik Terhangat

DPRK Aceh Selatan Tolak Rencana Pinjaman

DPRK Aceh Selatan Tolak Rencana Pinjaman

Tapaktuan | Diliputnews – DPRK Aceh Selatan tetap akan menolak rencana pihak eksekutif untuk meminjam dana sebesar Rp36 miliar guna mengurangi beban keuangan yang dialami Pemkab Aceh Selatan belakangan ini.

Kendati telah menimbulkan dampak buruk bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan di daerah itu, peminjaman uang bukan satu solusi yang tepat untuk menutupi defisit anggaran.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan Khaidir Amin, SE kepada Analisa di Tapaktuan, Minggu (29/7), sehubungan adanya rencana dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selaku tim penganggaran untuk APBK Aceh Selatan atas pengurangan beban krisis keuangan akibat kecerobohan penyusunan anggaran dan penggunaan yang diduga melanggar ketentuan.

“Tidak bisa serta merta merencanakan peminjaman baik kepada Kementerian Keuangan RI maupun perbankan karena akan menjadi beban tahun berikutnya dan hanya menambah utang untuk membayar utang,” tegasnya.

Implikasi yang muncul yang diduga akibat dari kecerobohan dan spekulasi penggunaan APBK Aceh Selatan, merupakan beban yang harus dipikul pemerintahan sekarang. Lagi pula, peminjaman uang bersifat temporer dan tidak akan memberikan efek secara permanen bagi pemuluhan krisis anggaran daerah.

Menurut ketentuan yang diatur dalam sistem penggunaan anggaran APBK, eksekutif hanya bisa meminjam tidak dari 1/6 jumlah nominal APBK, sehingga tidak cukup untuk menutupi kekurangan anggaran yang disebut-sebut sampai Rp127 miliar dari jumlah yang defisit dan anggaran yang kurang atau diduga “hilang”.

Membebani Anggaran

Salah seorang anggota badan anggaran (Banggar) DPRK Aceh Selatan Azmir, SH juga berpendapat sama, di mana peminjaman uang kepada pihak kedua hanyalah akan membebani anggaran dari utang yang semestinya dibayar pada waktu tertentu.

“Pinjaman itu kan juga akan dibayar dikemudian hari, sama artinya menambah beban APBK,” katanya.

Dia juga tidak sependapat jika pada kesimpulan akan menjual sebagain aset daerah untuk menutupi kekurangan anggaran karena yang dibuat dari penjualan aset itu adalah aset juga.

Menurutnya, sangat ironis bila untuk menyelesaikan proyek yang terlanjur diprogramkan dengan menjual aset yang telah ada. “Untuk apa menjual aset kalau kemudian juga yang dibangun adalah aset,” katanya.

Kepala Dinas Pendapatan, Penerimaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Aceh Selatan TR. Fahsul Falah selaku Sekretaris TAPD Aceh Selatan mengatakan kepada Analisa, sebelumnya, bahwa pihaknya fokus akan melakukan peminjaman sedikitnya Rp36 miliar untuk menutupi defisit anggaran.

“Fokus saya untuk dapat meminjam ke Kementerian Keuangan RI, tetapi persoalannya apakah dapat disetujui semua pihak terutama DPRK,” katanya seraya menyatakan bahwa ketika anggaran krisis biasa dilakukan peminjaman sepanjang mendapat persetujuan dari DPRK setempat.


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :