Topik Terhangat

Mahasiswa STIKES Payung Negeri Tapaktuan Merasa Di “Zalimi”

Puluhan mahasiswa dan alumni Sekolah Tinggi llmu Kesehatan (STIKES) Yayasan Payung Negeri Aceh Darussalam (YPNAD) Tapaktuan/Serambi


Tapaktuan | Diliputnews.com –  Ratusan Mahasiswa dan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Payung Negeri Tapaktuan merasa di “zalimi” oleh Pemkab Aceh Selatan.

Pasalnya, hingga kini Pemkab setempat belum mengakui legalitas kampus serta ijazah yang telah mereka peroleh.

Sementara di sisi lain, ketika Mahasiswa dan alumni kampus tersebut mempertanyakan kepada pihak Pemkab Aceh Selatan apa dasar atau penyebab sehingga Pemkab tidak mengakui legalitas kampus serta ijazah mereka tersebut, hingga kini pihak Pemkab Aceh Selatan tidak mampu memberikan jawaban dan alasan secara konkrit.

“Kami telah pernah mempertanyakan langsung kepada Pemkab Aceh Selatan atas dasar apa sehingga legalitas kampus dan ijazah kami tidak di akui, tapi hingga kini jawaban secara resmi belum kami dapatkan,” ungkap Ita Ernawati (27) salah seorang alumni kampus tersebut kepada Diliputnews.com di Tapaktuan, Senin (17/9).

Tapi anehnya, sambung PNS yang bertugas di Puskesmas Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur ini, dia yang telah mengantongi ijazah D-III di kampus tersebut yang kuliah melalui jalur khusus angkatan tahun 2005 lalu, berkasnya tidak di terima atau di tolak ketika hendak melakukan persamaan pangkat dari IIb ke IIc.

Selain dia, juga banyak alumni lain yang tidak di akui legalitas ijazahnya oleh Pemkab Aceh Selatan, contoh kasusnya adalah dalam penerimaan CPNS tahun 2009 dan 2010 lalu, dimana sejumlah pelamar formasi D-III kebidanan yang berasal dari alumni kampus STIKes Payung Negeri Tapaktuan itu di tolak berkas lamarannya oleh pihak Pemkab setempat.

“Kami sudah berulang kali meminta kepada Pemkab Aceh Selatan agar mengeluarkan sebuah surat secara resmi yang menyatakan bahwa izin operasional  kampus tersebut ilegal dengan alasan dan penyebab yang jelas, tapi hingga kini belum berani di keluarkan,” sesalnya.

Menurut dia, tujuan pihaknya meminta surat secara resmi dari Pemkab Aceh Selatan tersebut, agar pihaknya mudah mempertanyakan duduk persoalan kasus itu kepada pihak yayasan kampus tersebut dan pihak Dirjen Dikti serta Kopertis wilayah Sumut-Aceh.

“Kondisi sekarang ini membuat kami bingung, karena satu sisi pihak Pemkab Aceh Selatan secara sepihak menyatakan legalitas kampus dan ijazah tidak sah atau illegal, sementara di sisi lain pihak yayasan kampus tersebut tetap ngotot bahwa tidak ada persoalan terhadap izin itu karena izinnya sah sesuai peraturan yang ada,” tandasnya.

Ironisnya lagi, tambah Ita, ketika persoalan tersebut di konsultasikan kepada pihak aparat penegak hukum oleh pihaknya, pihak aparat penegak hukum juga menyesalkan atas sikap Pemkab Aceh Selatan yang terkesan kurang tegas itu.

“Kasus ini memang belum kami buat pengaduan secara resmi kepada aparat penegak hukum, tapi kami telah pernah berkonsultasi persoalan ini, ketika itu kami dapat jawaban bahwa  aparat penegak hukum juga mempersalahkan Pemkab Aceh Selatan yang terkesan kurang tegas dalam menyikapi kasus itu,” ungkapnya.

Dengan kondisi itu, tambahnya lagi, pihaknya merasa sangat di rugikan karena masih cukup banyak bidan yang telah berstatus PNS di Aceh Selatan masih berijazah D-I, sementara dengan telah di berlakukan aturan baru oleh Kemenkes tentang standar praktek bidan saat ini wajib harus berijazah serendah-rendahnya D-III.

“Seharusnya jika Pemkab Aceh Selatan bersikap bijak, bisa memberikan pertimbangan terhadap kami yang telah berusaha kuliah dengan biaya sendiri untuk mendapatkan ijazah D-III tidak lagi memberatkan keuangan daerah,” pungkasnya.


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :