Topik Terhangat

Dewan Beberkan Sejumlah Temuan Kasus di Pemkab Aceh Selatan

Dewan Beberkan Sejumlah Temuan Kasus di Pemkab Aceh Selatan

Tapaktuan | Diliputnews.com  – Politisi Partai Demokrat Ir. Aziz A Kadir dan politisi PAN Ir Ridwan A Rahman di DPRK Aceh Selatan membeberkan sejumlah temuan kasus selama mereka melaksanakan Pansus terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBK serta evaluasi dan penilaian terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2011.

Laporan tersebut di sampaikan oleh kedua politisi itu di hadapan Bupati Tgk Husin Yusuf serta anggota dewan dalam pemandangan umumnya pada kelanjutan sidang Paripurna I DPRK Aceh Selatan tentang persetujuan dan pengesahan rancangan qanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBK serta evaluasi dan penilaian terhadap LKPJ Bupati Aceh Selatan tahun anggaran 2011 di Gedung dewan Tapaktuan, Senin (17/9).

Ir Azis A Kadir dalam laporan nya mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil Pansus yang di laksanakan oleh pihaknya, telah di temukan bahwa pembangunan irigasi sepanjang 150 meter di Desa kemumu hilir Kecamatan Labuhan Haji Timur tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

“Proses pekerjaan proyek ini di sinyalir tidak sesuai spesifikasi tekhnis, sebab dalam realisasinya di lapangan banyak di temukan pekerjaannya tidak beres sehingga masyarakat protes karena pekerjaannya tidak sesuai dengan harapan mereka,” ungkap Aziz A Kadir.

Selain itu, dia juga mengkritisi kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Selatan yang terkesan kurang pro-aktif dalam mengembangkan sector pertanian di daerah itu.

“Hal itu terlihat jelas dengan begitu luas lahan pertanian yang terlantar di Aceh Selatan tidak dapat di manfaatkan secara maksimal oleh masyarakat karena ketiadaan fasilitas irigasi dan bantuan bibit atau pupuk secara gratis serta peralatan pertanian yang memadai,” ungkapnya.

Menurutnya, jika di bandingkan dengan Abdya maka sektor pertanian Aceh Selatan sangat jauh tertinggal, padahal Abdya  merupakan kabupaten baru hasil dari pemekaran kabupaten induk Aceh Selatan.

“Hal ini terjadi karena para tenaga penyuluh pertanian yang di rekrut atau di tempatkan oleh Pemkab Aceh Selatan tidak memilki kompetensi yang memadai sehingga tidak mampu mengarahkan atau membimbing petani secara baik di lapangan,” ujarnya.

Sementara di sektor perkebunan komoditi Pala, menurut Aziz A Kadir, juga tidak mampu di kembangkan dengan baik oleh Pemkab Aceh Selatan padahal komoditi itu merupakan komoditi unggulan di daerah itu.

“Saat ini sudah cukup luas kebun Pala milik masyarakat yang telah mati akibat di serang oleh hama penggerek batang Pala, tapi hingga kini belum mampu di atasi oleh Pemkab, sehingga banyak petani Pala telah meninggalkan kebunnya dalam kondisi kosong serta beralih ke pekerjaan lain,” bebernya.

Kasus lainnya, kata Aziz A Kadir, juga terjadi di Dinas Pendidikan Aceh Selatan, yakni dalam proses perekrutan Kepala Sekolah (Kepsek). “Selama ini banyak Kepsek yang di angkat tidak terlebih dulu di lakukan  uji kompetensi agar teruji kemampuannya, tapi justru sebaliknya pengangkatan Kepsek selama ini cenderung atas dasar kepentingan tertentu, sehingga yang terjadi saat ini Kadis Pendidikan Aceh  Selatan yang notabenenya berasal dari Guru tapi justru tidak mampu mengangkat mutu pendidikan di daerah ini secara memuaskan,” kecamnya.

Demikian juga, tambahnya, di Dinas Kesehatan Aceh Selatan juga di nilai gagal mengangkat mutu pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat selama 5 tahun terakhir Bupati Tgk Husin Yusuf menjabat.

“Saya rasa selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat Aceh Selatan sering mengeluh terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas dan RSUD YA Tapaktuan, bahkan ada Puskesmas di Labuhan haji yang saya temukan langsung ketika berkunjung ke Puskesmas itu mengeluarkan bau tinja manusia yang menyengat, sehingga pasien yang di rawat bukan bertambah sehat melainkan tambah sakit bahkan bisa mati,”bebernya.

Selain itu, tambahnya lagi, pihaknya juga menemukan adanya pembangunan sejumlah proyek oleh pihak Dinas pekerjaan umum Aceh Selatan dalam wilayah labuhan haji raya seperti pembangunan Gedung BPP dan fasilitas air bersih yang belum di lakukan proses ganti rugi lahan/tanah kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Anggota dewan lainnya, Ir Ridwan A Rahman dalam laporan pemandangan umumnya mengungkapkan bahwa Pemkab Aceh  Selatan harus betanggungjawab penuh tekait telah terjadinya deficit anggaran daerah yang mencapai Rp. 127 miliar.

Menurutnya, terlepas apakah benar atau tidak angka deficit tersebut tapi setidaknya saat ini persoalan itu sudah sangat meresahkan masyarakat di tambah lagi dengan di gelarnya aksi keprihatinan oleh kalangan aktivis mahasiswa dengan meminta sumbangan kepada pengguna jalan dalam kota Tapaktuan untuk mengumpulkan uang receh yang akan di serahkan kepada Pemkab dengan harapan bahwa akan dapat menutupi deficit keuangan daerah.

Demikian juga dengan aksi penahanan dana sertifikasi Guru sehingga telah timbul aksi protes dewan Guru di daerah itu dengan menggelar aksi demo secara besar-besaran beberapa waktu lalu.

“Pemkab  seharusnya menindaklanjuti serius kasus ini, bukan justru membiarkan begitu saja, sebab ekses atau imbas dari kasus itu telah meresahkan masyarakat secara luas, serta kami juga mempertanyakan terkait penahanan dana sertifikasi Guru itu, kemana di bawa atau digunakan pos anggaran yang sudah di plotkan itu?, ” ujarnya.

Selain itu, dia juga membeberkan proses pengadaan puluhan Hand Tractor (Tractor tangan) di Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Selatan tahun 2011 yang di duga sarat KKN.

“Hand Tractor tersebut di duga di serahkan oleh oknum Kadis Pertanian Aceh Selatan hanya kepada  kelompok tani yang berstatus orang terdekat nya saja, tidak merata kepada seluruh kelompok tani seluruh Aceh Selatan yang berhak menerima sesuai aturan, penyaluran nya selama ini terkesan  tidak transparan,” bebernya.

Ridwan A Rahman juga membongkar kasus pengadaan bibit sapi oleh pihak Dinas Pertanian dan peternakan Aceh Selatan yang diduga menyalahi aturan karena tidak di serahkan langsung kepada kelompok tani sesuai Petunjuk Tehknis (Juknis) melainkan di lakukan sendiri oleh seorang oknum kerabat dekat Kadis yang di tunjuk.

“Sehingga dalam penyaluranya di protes oleh warga, karena bibit sapi tersebut belum cukup umur masih kecil-kecil dan badannya kurus kering tidak seperti yang tertera dalam spesifikasinya,” tandas Ridwan A Rahman sembari mengharapkan bahwa semoga di akhir masa jabatan Bupati Aceh Selatan Tgk Husin Yusuf dan Wabup Daska Aziz S Pd MA, tidak ada timbul persoalan di kemudian hari yang bisa  terjerat hukum.


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :