Topik Terhangat

Ini Kata Sekretaris Fraksi PA Terkait Isu Defisit Anggaran Aceh Selatan 127 M

Tapaktuan | Diliputnews.com -  Isu yang beredar selama ini menyebutkan keuangan Pemkab Aceh Selatan tahun anggaran 2012 telah terjadi defisit sebesar Rp. 127 miliar, adalah sebuah informasi yang keliru serta tidak mendasar.

Kabar tak sedap yang terus menyebar luas serta sangat meresahkan masyarakat itu, telah memantik respon oleh pihak Fraksi Partai Aceh (PA) di DPRK Aceh Selatan untuk meluruskan duduk pesoalan kasus tersebut yang sebenarnya.

Sekretaris Fraksi Partai Aceh (PA) yang juga anggota badan anggaran di DPRK Aceh Selatan, Zirhan SP dalam penjelasannya kepada Diiliputnews.com di Gedung dewan Tapaktuan Selasa (18/9) mengungkapkan bahwa secara aturan, APBK Aceh Selatan tahun anggaran 2012 belum boleh langsung di klaim telah terjadi deficit karena pelaksanaannya masih dalam tahun berjalan.

“Artinya bahwa, jumlah angka pasti deficit itu baru bisa terlihat atau di peroleh ketika telah berlangsungnya pembahasan APBK-Perubahan 2012, sementara saat ini masih dalam posisi tahun berjalan sehingga namanya di sebut deficit tahun berjalan belum ada angka pastinya, karena posisi angkanya masih ada kemungkinan untuk di-balance-kan,” ungkap Zirhan.

Menurutnya, yang terjadi selama ini adalah bukan deficit tapi kekurangan pendapatan tahun anggaran 2011 yang mencapai Rp. 89 miliar, sehingga menjadi piutang yang harus di tutupi kembali pada tahun anggaran 2012. Sebab asumsinya bahwa, jika deficit maka akan ada target atau persediaan anggaran yang telah di persiapkan untuk menutupinyam, sedangkan dalam persoalan tersebut bukan demikian.

“Penyebab timbul kekurangan pendapatan pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 89 miliar tersebut di sebabkan karena adanya kesalahan dalam penempatan subsidi silang ke PT Askes oleh Pemkab Aceh Selatan yang langsung di tempatkan ke belanja langsung pegawai sebesar Rp. 36 miliar dan terjadinya kesalahan perhitungan belanja pegawai yang mengalami kekurangan sebesar Rp.53 miliar,” ujar Zirhan.

Menurutnya, ada beberapa solusi untuk mengatasi persoalan tersebut di antaranya adalah terpaksa harus di hilangkan atau di coret kembali sejumlah program yang telah di rencanakan dalam tahun anggaran 2012, melakukan peminjaman dana kepada pihak ke tiga (Bank-red),  merasionalisasikan kembali belanja rutinitas kantor dan belanja pegawai atau mencari pendapatan baru seperti menagih kembali tunggakan pajak atau royalti yang belum lunas di setorkan ke kas daerah.

“Contoh konkritnya adalah menagih kembali tunggakan royalti dan golden share kepada PT PSU yang mencapai Rp. 6 miliar lebih lagi dan tunggakan biaya sewa pabrik CPO Trumon oleh pihak pengelola PT Sawit Sejahtera Selalu (SSS) sebesar Rp. 1,9 miliar lagi, serta sejumlah tunggakan lainnya belum di lunasi ke kas daerah oleh pihak ketiga, ” papar Zirhan.

Untuk kepastian sebagai solusi konkrit menyelesaikan persoalan kekurangan pendapatan sebesar Rp. 89 miliar tersebut, kata Zirhan, salah satu opsinya akan di ambil oleh Pemkab bersama DPRK Aceh Selatan di saat pembahasan APBK – Perubahan 2012 nanti.

“Setelah selesai pembahasan APBK-Perubahan 2012 nanti, baru jelas solusi apa yang akan di ambil untuk menyelesaikan persoalan itu,” pungkasnya, sembari mengatakan bahwa angka kekurangan pendapatan tersebut telah sesuai dengan hasil audit BPK RI perwakilan Aceh, termasuk solusi yang akan di ambil juga telah terlebih dahulu di konsultasikan dengan pihak BPK RI.


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :