Topik Terhangat

4 Fraksi DPRK Setuju Kritikan LPJ dan LKPJ Bupati Aceh Selatan

Tapaktuan | Diliputnews.com – Setelah melalui proses pembahasan yang alot dan panjang, akhirnya empat fraksi di DPRK Aceh Selatan masing-masing fraksi PA, Demokrat, PKPI dan Karya Bangsa, menerima dan menyetujui dengan berbagai kritikan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan serta evaluasi dan penilaian terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2011 untuk di sahkan menjadi qanun daerah.

Persetujuan terhadap LPJ dan LKPJ Bupati Aceh Selatan tahun anggaran 2011 tersebut disampaikan dalam penutupan sidang paripurna di Gedung dewan Tapaktuan, Rabu (19/9).

Fraksi Demokrat dalam pemandangan akhir fraksinya yang di sampaikan oleh Ir. Aziz A Kadir mengatakan bahwa pihaknya sangat menyesalkan terhadap jawaban bupati atas pemandangan umum yang di sampaikan oleh anggota dewan. Pasalnya, Bupati dalam memberikan jawabannya terkesan asal-asalan tanpa di lengkapi dengan data-data yang benar dan akurat.

“Jika jawaban yang di berikan atas kritikan yang di sampaikan oleh anggota dewan tanpa di dukung oleh data-data yang akurat, maka itu sama hal nya seperti aksi membalas pantun,” protes Aziz Kadir.

Sementara, fraksi PKPI dalam pemandangan akhir fraksinya yang di sampaikan oleh Zulfar Arifin S Ag menyampaikan beberapa saran pendapat serta kritikan terhadap kepemimpinan Bupati Husin Yusuf dan Wabup Daska Aziz yang telah hampir 5 tahun “menahkodai” Aceh Selatan namun hingga kini belum mampu menunjukkan kemajuan pembangunan daerah secara signifikan.

“Roda pemerintahan selama ini terkesan seperti vakum dan mati suri, para kepala SKPD terkesan seperti jalan sendiri-sendiri tanpa terkoordinir dengan baik. Hal ini terjadi akibat Bupati tidak memiliki sebuah sikap ketegasan kepada bawahannya,” kritik Zulfar.

Sedangkan fraksi karya bangsa melalui juru bicaranya Azmir SH, meminta kepada Bupati Tgk Husin Yusuf untuk meng-evaluasi kembali keberadaan asset daerah seperti BUMD Fajar Selatan dan Pabrik CPO Trumon.

“Selama ini, keberadaan aset daerah ini terkesan hanya menjadi farasit saja tanpa memberikan kontribusi yang berarti terhadap PAD, jika keberadaannya tidak mampu untuk di manfaatkan secara optimal, lebih baik di hapus saja,” pinta Azmir.

Kritikan serupa juga di sampaikan oleh fraksi PA melalui juru bicaranya Zulfadhli. Menurut Zulfadhli, pihaknya melihat selama hampir 5 tahun terakhir pembangunan Aceh Selatan belum menampakkan sebuah hasil yang memuaskan sesuai harapan masyarakat.


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :