Topik Terhangat

Ini Kata Ketua Fraksi PA Terkait Amburadulnya Keuangan Daerah

Tapaktuan | Diliputnews.com –  Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Selatan menuding bahwa amburadulnya pengelolaan keuangan daerah selama ini tidak terlepas dari tanggungjawab Sekretaris Daerah (Sekda) Drs H Harmaini M Si, yang sekaligus juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD).

“Timbul nya gejolak selama ini karena saudara Sekda tidak menjalankan Tufoksinya secara benar, sekda selama ini terkesan diam seperti membiarkan bola liar itu terus bergulir. Seharusnya, Sekda selaku ketua TAPD berkewajiban mengkoordinir seluruh jajarannya untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan perhitungan nominal angka yang seharusnya tidak perlu terjadi,” kata ketua Fraksi PA DPRK Aceh Selatan, Zulfadhli, saat membacakan pemandangan akhir fraksinya dalam sidang Paripurna di Gedung
dewan Tapaktuan, Rabu (19/9).

Menurut Zulfadhli, pihaknya atas nama Fraksi PA mengaku kecewa terhadap kinerja Sekda Aceh Selatan Drs H Harmaini M Si. Karena seharusnya, kata Zulfadhli, pada saat terjadi deficit anggaran daerah dia selaku ketua TAPD wajib segera mengambil langkah-langkah konkrit dan punya inisiatif untuk segera mengklarifikasi dan meredam gejolak yang timbul di tengah-tengah masyarakat akibat isu telah terjadi deficit itu.

“Karena tidak ada sikap serta respon yang positif dari pihak eksekutif untuk meredam isu itu, sehingga saat ini telah terbentuk opini publik serta spekulasi negatif yang beragam di tengah-tengah masyarakat karena masih rendah pemahamannya terhadap pengelolaan anggaran daerah,” tegas Zulfadhli.

Seharusnya, tegasnya lagi, Sekda Drs H Harmaini M Si lah yang harus berdiri paling depan untuk mengklarifikasi  semua duduk persoalan yang terjadi sesungguhnya bukan justru diam seribu bahasa seperti terkesan membiarkan gejolak itu timbul.

“Sehingga selama ini kami bertanya-tanya, apakah statement yang muncul di sebuah media cetak yang menyebutkan bahwa beberapa anggota badan anggaran DPRK diduga telah merampok dan meng-obok-obok APBK merupakan bagian dari upaya pembunuhan karakter serta black campaign yang dilakukan terhadap orang-orang tertentu?,” tanya Zulfadhli.

Sebab menurutnya, penyebab sehingga timbul deficit (kekurangan pendapatan) APBK Aceh Selatan tahun 2011 sudah cukup jelas di uraikan secara terperinci di dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRK.

“Gambaran singkat kenapa terjadi deficit dapat kami sampaikan bahwa, dalam tahun anggaran 2011 anggaran pendapatan daerah tidak tercapai target dari yang di rencanakan sebesar Rp. 547.859.994.363 terjadi kekurangan sebesar Rp. 36.000.000.000, sementara dari angka pendapatan telah di kerjakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan fisik yang harus di bayar dalam tahun 2011. Deficit bukanlah duit daerah yang hilang di ambil oleh oknum-oknum tertentu tapi untuk membayar kegiatan-kegiatan yang telah di programkan baik untuk belanja langsung maupun belanja tidak langsung,” paparnya.

Oleh sebab itu, kata Zulfadhli, ke depan pihaknya meminta kepada Bupati Aceh Selatan Tgk Husin Yusuf agar lebih fokus dalam meng-evaluasi kinerja bawahannya secara menyuluruh, mulai dari penyusunan program, pelaksanaan program hingga pelaporan sistem keuangan daerah yang optimal.


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :