Topik Terhangat

DISHUBPARTEL: Stockpile PT Mifa, Jalankan Instruksi Bupati

DISHUBPARTEL : Stockpile PT Mifa, Jalankan Instruksi Bupati

Meulaboh | Diliputnews.com – Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Telekomunikasi (Dishubpartel) Aceh Barat, Jumat (28/9) terkait Stockpile PT Mifa di pelabuhan Jety Meulaboh mengaku pihaknya hanya menjalankan intruksi Bupati.

Terkait soal sewa menyewa stockpile  tersebut, Mujahidin  mengatakan, sejak penyusunan awal pihaknya tidak pernah terlibat dalam perjanjian tersebut. Bahkan, kata dia, apa yang diatur dalam kontrak perjanjian itu sendiri masih ada yang belum disepakati antara dinas perhubungan.

“Stockpile PT Mifa  itu sesuai kontrak perjanjian yang ditandatangani Pemerintah Daerah di bawah mantan Bupati Ramli. Pihak Dinas hanya menjalankan saja apa yang sudah disepakati tersebut,”, ungkapnya.

Sementara untuk retribusi seperti yang sudah diatur dalam perjanjian, pihaknya juga mengaku belum menerima hal tersebut. Pasalnya, sampai saat ini PT Mifa dan perusahaan pengangkutan terjadi mis komunikasi mengenai biaya retribusi tersebut.

Dalam Rapat yang digelar DPRK Aceh Barat dengan Pihak Terkait keberadaan tempat penimbunan batu bara atau stockpile milik PT MIFA Bersaudara yang berada di lokasi pelabuhan Jety, DPRA meminta penjelasan mengenai dokumen Amdal keberadaan stockpile, juga PAD yang disumbangkan ke daerah yang telah disepakati dalam MoU antara pemerintah daerah dan perusahaan.

Anggota DPRK lainnya, Ramli, menilai keberadaan stockpile tersebut tidak layak dibangun di pemukiman penduduk. Ia juga mempertanyakan kebijakan pemerintah yang berani menyewakan lokasi tersebut untuk perusahaan.

“Selain itu kontrak perjanjian sewa menyewa lokasi serta retribusi daerah yang didapat dari perusahaan juga tidak transparan. Selama ini pemerintah daerah tidak pernah membahasnya dengan pihak legislatif dan terkesan tertutup,” ungkap Ramli.

Pertemuan ini akan kembali dilanjutkan pada Kamis, 4 Oktober 2012 mendatang dengan menghadirkan Setdakab Bukhari, dinas dan badan lainnya yang tidak hadir hari ini, serta seluruh geuchik yang berada di lokasi penambangan milik PT MIFA.

Pada pertemuan berikutnya PT MIFA juga diharuskan membawa kelengkapan dokumen Amdal dan segera menyetor PAD kepada pemerintah daerah. Sedangkan Dishubpartel diminta untuk menunjukkan bukti penyetoran PAD sesuai dengan kontrak perjanjian yang ditandatangani sembilan tahun lalu.


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :