Topik Terhangat

Mutasi Pejabat Aceh Selatan Cacat Hukum

Kamis, 11 Oktober 2012. Pkl. 23:58 WIB

Dibaca :1,289 views

Oleh : Hendrik | Aceh Selatan

Tapaktuan | Diliputnews.com – Ketua DPW Partai Rakyat Aceh (PRA) yang juga anggota DPRK Aceh Selatan, Deni Irmansyah ST menuding kebijakan Bupati Tgk Husin Yusuf menggelar mutasi sebanyak 5 orang pejabat eselon II dan 23 orang pejabat eselon III, Selasa (9/10) lalu tidak berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang ada alias cacat hukum.

“Kebijakan mutasi itu terkesan seperti pemaksaan kehendak dan terburu-buru serta tidak melalui proses pengkajian yang matang. Indikasinya adalah beberapa posisi jabatan pejabat yang di mutasi tersebut mengangkangi aturan yang ada serta dapat mengganggu progam kerja yang telah di rencanakan sebelumnya,” kata Deni di Tapaktuan, Kamis (11/10).

Salah satu contohnya adalah, posisi jabatan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Selatan, Rustam SE, yang di mutasikan menjadi Kabag Risalah Sekretariat DPRK Aceh Selatan, sedangkan posisi yang di tinggalkan oleh Rustam SE saat ini masih kosong belum di isi.

“Seharusnya Bupati Tgk Husin Yusuf dan Sekda Drs H Harmaini M Si tidak memutasikan dulu pejabat ini karena waktunya tidak tepat. Sebab posisi itu adalah posisi vital karena saat ini sedang persiapan menjelang di gelarnya Pemilu DPR,DPD dan DPRD 2014, di tambah lagi tahapan Pilkada Bupati dan wakil bupati Aceh Selatan sedang berjalan saat ini,” ujar Deni.

Menurutnya, aturan yang melarang pergantian pejabat struktural eselon II, III dan IV (Sekretariat, kepala bagian dan kepala sub bagian) di lingkungan sekretariat KPU/KIP Provinsi dan Kabupaten/kota tersebut, sesuai dengan surat edaran Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik Nomor : 454/KPU/IX/2012 tertanggal 19 September 2012 dalam rangka kelancaran tugas sehubungan telah dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014.

“Apalagi saat ini tahapan Pilkada Bupati dan wakil bupati Aceh Selatan sudah mulai, sehingga secara otomatis tentu saja sangat mengganggu tahapan dan program-program yang telah di susun sebelumnya,” tegas Deni.

Selain itu, tambah Deni, kebijakan Bupati memutasikan Kadis DPPKKD TR Fahsul Falah S Sos M Si juga di nilai sangat tidak tepat dan dinilai sebuah kebijakan “konyol”.

“Sebab keputusan memutasikan Kadis DPPKKD sangat mengganggu penyusunan draft KUA dan PPAS APBK-P 2012, karena dia merupakan ujung tombak Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kami melihat kebijakan yang di ambil oleh Bupati tersebut waktunya kurang tepat,” sesal Deni.

Oleh sebab itu, kata Deni, pihaknya meminta kepada Bupati Aceh Selatan Tgk Husin Yusuf untuk meninjau kembali keputusan atau kebijakan Mutasi yang telah di gulirkannya tersebut.

“Saya meminta Bupati harus meninjau kembali keputusannya itu, sebab jika beliau tidak hati-hati dalam mengambil keputusan, maka kebijakan konyol dia itu bisa menjadi blunder buat dia sendiri, karena tidak tertutup kemungkinan keputusan itu bisa merugikan dia sendiri, apalagi saat ini telah masuk penghujung akhir masa jabatannya,” pungkas Deni.


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :