Topik Terhangat

Un Fair Trail Dalam Penegakan Hukum Di Aceh

Catatan Akhir Tahun 2012 LBH Banda Aceh

Catatan Akhir Tahun LBH Banda Aceh

Catatan Penegakan Hukum dan HAM tahun 2012

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Selama tahun 2012, LBH Banda Aceh menerima dan menangani kasus sebanyak 79 Kasus. Sesuai dengan mandate lembaga, LBH Banda Aceh memberikan layanan bantuan hukum dengan2 (dua)  kategori yaitu, Bantuan Hukum Struktural (BHS) yaitu kasus-kasus yang berdimensi pelanggaran hak asasi manusia, dan Bantuan Hukum Cuma-Cuma (BHC) bagi rakyat miskin.

Sepanjang 2012 LBH Banda Aceh mencatat banyaknya terjadi penyimpangan terhadap prinsip negara hukum dan pelanggaran HAM yang terjadi tahun ini menunjukkkan bahwa penghormatan, pengakuan negara terhadap HAM masih hanya terjadi diatas kertas (simbolis). Selain itu juga negara telah mengingkari prinsip-prinsip negara hukum yang melandasi berjalannya negara ini. Tahun 2012 LBH Banda Aceh mencatat terjadi 40 kasus pelanggaran HAM dengan perincian 28 kasus pelanggaran hak sipil politik dan 12  kasus pelanggaran hak ekonomi sosial budaya. Data pelanggaran HAM ini merupakan hasil data base LBH Banda Aceh sepanjang tahun 2012 yang berasal dari 4 kantor yakni, Banda Aceh, Lhokseumawe, Takengon dan Meulaboh.

Pelanggaran Hak Sipil Politik

Dalam tahun 2012 ini LBH Banda Aceh mencatat pelanggaran hak sipil politik banyak terjadi dalam ruang-ruang penegakan hukum. Kondisi ini kembali menempatkan polisi menjadi salah satu aktor yang banyak melakukan pelanggaran hak sipil politik dalam ruang-ruang penegakan hukum. prinsip-prinsip fair trail/ peradilan yang bersih dan adil seperti tidak melakukan penyiksaan, penangkapan dan penahanan yang sesuai prosedur, serta kesamaan didepan hukum masih sering diabaikan oleh polisi dalam melakukan penegakan hukum.

Dalam Pelanggaran hak sipil politik yang dominan terjadi adalah kasus tidak sah penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian sebanyak 6 kasus. Sedangkan kasus pelanggaran hak sipil politik pada tahun 2011 sebanyak 41 kasus.

LBH Banda Aceh merakap Kasus Sipol pada tahun 2011 dan 2012, berikut perbandingannya :

Pada Tahun 2011, Kasus Sipol Wilayah Banda Aceh terdapat 13 kasus, Lhokseumawe 9 kasus, Meulaboh 10 kasus, Takengon 7 kasus, dan Langsa 3 kasus.Sedangkan pada tahun 2012, Banda Aceh terdapat 12 kasus, Lhokseumawe 8 kasus, Takengon 3 kasus, Sigli 1 kasus, Singkil 1 Kasus, dan Gayo Lues 1 kasus.

Untuk pelaku pelanggaran Sipol selama tahun 2011, Polisi 20 orang, TNI 1 orang, Kejaksaan 1 orang, Pengadilan 5 orang, Masyarakat 8 orang, Sipir Penjara 3 orang, Advokat 1 orang, Dosen/Guru 1 orang, Pemerintah Daerah 1 orang. Sedangkan tahun 2012, Polisi 15 orang, TNI 1 orang, Masyarakat 9 orang, Sipir Penjara 1 orang, Hakim 1 orang, Kementrian Luar Negeri Indonesia 1 orang.

Dan untuk penerima mamfaat Kasus sipil pada tahun 2011, Perempuan 5 orang, Lak-laki 44 orang, Anak-anak 10 orang, dan tahun 2012 Perempuan 10 orang, Lak-laki 27 orang.

Pelanggaran Hak Ekonomi Sosial Budaya

Dalam tahun 2012, LBH Banda Aceh mencatat pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya sebanyak 12 kasus, dimana menempatkan aktor pelanggaran hak ekosob masih didominasi oleh pemerintah yang mewakili negara (state) dan kelompok pebisnis yang mewakili aktor selain negara (non-state actor). Adapun jumlah kasus yang masuk ke LBH Banda Aceh, sebanyak 12 kasus, dengan yang kasus perburuhan sebanyak 4 kasus, pembongkaran paksa senayak 1 kasus, mal praktek sebanyak 2 kasus, sengketa konsumen sebanyak 1 kasus, pengrusakan lingkungan sebanyak 1 kasus penyediaan hak atas pemukiman yang layak 1 kasus dan penyediaan program reintegrasi korban konflik sebanyak 1 kasus. Untuk konflik tanah struktural sendiri yang menjadi kasus tradisional LBH Banda Aceh, secara kuantitas, minus pengaduan. Tapi secara kualitas, LBH Banda Aceh lebih memfokuskan diri pada kasus konflik tanah masayarakat 22 desa dengan PT. UBERTRACO dan konflik tanah masyarakat Sabang dengan TNI-AL.

LBH Banda Aceh merakap Pelanggaran Hak Ekonomi Sosial Budaya  (EKOSOB) pada tahun 2011 dan 2012, berikut perbandingannya :

Di tahun 2011, Hak Ekonomi Sosial Budaya  (EKOSOB), Konflik tanah struktural kasus, Perburuhan 5 kasus, Mal Praktek Kedokteran 1 kasus, Hak atas Pendidikan 2 kasus, Hak Atas Kehidupan Yang Layak 1 kasus, Konflik Rumah Bantuan Korban Banjir 1 Kasus, Dugaan penipuan modal usaha untuk petani 1 kasus. Dan tahun 2012 Kaus Perburuhan sebanyak 4 kasus, Pembongkaran Paksa 1 kasus, Mal Praktek Kedokteran 2 kasus, Sengketa Konsumen 1 kasus, Pengrusakan Lingkungan 1 kasus, Penyediaan hak atas pemukiman yang layak 1 kasus, Penyediaan Program Reintegrasi Korban Konflik 2 kasus.

Bantuan Hukum Cuma-cuma

Dalam tahun 2012 LBH Banda Aceh juga memberikan layanan bantuan hukum cuma-cuma. Kasus yang ditangani sebanyak 37 kasus. Bantuan hukum Cuma-Cuma (BHC) di berikan kepada 43 orang dengan rincian 10 orang perempuan dan 33 orang laki-laki. Sebagai perbandingan, kasus BHC yang ditangani LBH Banda Aceh pada tahun 2011 lalu sebanyak 85 kasus dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 85 orang dengan rincian 29 orang perempuan dan 56 orang laki-laki

LBH Banda Aceh merakap Bantuan hukum Cuma-Cuma (BHC) selama tahun 2012 yakni : Kasus 37, Perempuan 10, Laki-laki 33 orang.

Un Fair Trai di Kepolisian

Pembiaran perkara

Selama dua tahun ini, tahun 2010-2012 LBH Banda Aceh telah menangani perkara delik pers yang menjadikan wartawan sebagai korban atas aksi kekerasan dan menghalang-halangi kerja jurnalis. Dalam perkara ini LBH Banda Aceh mendampingi dan mewakili korban sesuai dengan kuasa yang diberikan. Dua perkara ini dilakukan proses hukum menggunakan sistem hukum berbeda, yakni pertama sistem peradilan militer dan kedua sistem peradilan umum. Dalam  penegakan hukum di peradilan militer, sejak tahap penyidikan di Polisi Militer Kodam IM hingga putusan perkara, proses yang dilalui dilaksanakan secara jelas, tidak berbelit-belit, dan secara cepat. Kasus ini terjadi pada tahun 2010 lalu terhadap korban yang berinisial “A” dengan tersangka, terdakwa dan terpidana berinisial “FA”.

Sedangkan perkara delik pers yang saat ini sedang kami tangani adalah yang terjadi pada tanggal 11 Desember 2012 lalu dan sudah kami laporkan ke Polda Aceh pada tanggal 15 Desember 2012 lalu, tetapi hingga sekarang, pelaporan belum ada tindaklanjut apapun dari Polda Aceh. Hari ini, 15 hari yang lalu, laporan kami atas perkara kekerasan dan tindakan menghalang-halangi tugas jurnalis belum ada tindaklanjut apapun dari Polda Aceh. Padahal 2 hari setelah pelaporan atau hari Senin/ 17 Desember 2012 kami bersama klien kembali ke Polda Aceh mendatangi bagian Reskrim untuk berkoordinasi penanganan perkara guna memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan, tetapi tidak dilayani secara baik oleh pihak Reskrim. Padahal dari laporan pengaduan dan BAP awal dari korban, bahwa dalam perkara ini juga terjadi tindak kekerasan dan pengancaman bunuh terhadap korban. Sehingga ini bukan perkara ringan. Tetapi pihak Polda Aceh tidak melakukannya secara cepat.

Sebagai penegak hukum berdasarkan Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Polda Aceh, dalam menangani perkara delik pers ini belum menjalankan proses peradilan secara sederhana, cepat dan biaya murah serta kepastian hukum sesuai aturan dalam KUHAP. Hal ini berbeda seperti yang dilakukan oleh Polisi Militer, dimana proses penyelidikan dan penyidikan selalu transparan dan mudah untuk dikoordinasikan.

Satu hal yang ingin kami sampaikan, bahwa dari banyak perkara delik pers yang terjadi di Indonesia termasuk di Aceh, wartawan yang menjadi korban sering mengalami trauma psikologis yang diderita. Karenanya selain upaya pemulihan psikologis yang harus dilakukan, proses penegakan hukum juga wajib dilakukan. Terlebih perkara ini sudah dilaporkan secara langsung ke polisi. Karena selain tujuan keadilan bagi korban, penegakan hukum dalam perkara delik pers juga bertujuan sebagai pendidikan kesadaran perlindungan pers bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, untuk perkara delik pers yang kami laporkan ke Polisi Sipil/ Polda Aceh, penting dilakukan secara cepat proses penyelidikan dan penyidikanya untuk meminimalisir pelaku mengulangi tindak pidana, menghilangkan barang bukti, maupun melarikan diri. Dari dua perkara delik pers ini, kami mengalami dan melihat Polisi Militer masih lebih baik dari Polisi Sipil/ Polda Aceh dalam menangani perkara delik pers.

Perlindungan terhadap korps

Upaya perlindungan korps juga masih terjadi ditubuh kepolisian Aceh. Sesungguhnya ini bagian yang tidak seharusnya dilakukan oleh Kepolisian Aceh. Kami mengalami, dalam kasus, jika masyarakat terlibat pelaku kekerasan dan penganiayaan dan dilaporkan ke polisi, proses yang terjadi cepat dan tegas. Beda halnya jika anggota polisi yang terlibat dalam aksi penyiksaan, terlebih kejahatan itu dilakukan selama proses penyelidikan dan penyidikan terhadap masyarakat/ dalih atas nama tugas negara, pejabat kepolisian sangat lamban dan terkesan berupaya melindungi anak buahnya agar proses hukumnya berlarut-larut.

Hal inilah yang sedang kami alami ketika mendampingi dan mewakili masyarakat dari Pidie sebagai korban atas penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dari Polres Pidie ketika melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan atas perkara dugaan pemerasan. Bahkan masyarakat yang disiksa oleh anggota Polres Pidie hingga meninggal dunia, dan perkaranya sudah kami laporkan ke Reskrim Polda Aceh sejak bulan Januari 2012, tetapi baru bulan November 2012 lalu ada pemberitahuan hasil penyidikan, dan sudah ditetapkan 4 orang anggota polisi sebagai tersangka atas aksi penyiksaan ini. Tetapi dalam perkara ini, kami masih mencurigai adanya upaya perlindungan terhadap anggota polisi yang berpangkat lebih tinggi. Padahal sudah sangat jelas, sehari klien suami klien kami dibawah “penguasaan” Satreskrim Polres Pidie, setelah itu meninggal dunia. Semua perkara alat bukti dan barang bukti sudah kami persilakan kepada Polda Aceh untuk diperiksa guna mempercepat dan mempermudah proses penyidikan, tetapi masih terkesan ada upaya untuk tidak memperluas kasus dan memperkecil jumlah anggota polisi yang terlibat. Dari kasus di Pidie ini, kami berharap Polda Aceh tidak sedang berupaya melindungi korps kepada anggotanya yang diduga bersalah. Karena kita juga semua berharap, tidak terulang lagi kasus Kompol Novel Ali jilid II di Aceh.

Dugaan permainan dalam penegakan hukum lingkungan

Selama tahun 2012 ini, Polda Aceh dibawah kepemimpinan Irjen. Pol. Iskandar Hasan,S.H, masih tidak tegas, serius dan komitemen dalam menjalankan penegakan hukum dibidang kejahatan lingkungan, kehutanan dan pertanahan. Polda Aceh selama tahun 2012 memberi kesan kepada publik, bahwa penegakan hukum dibidang kejahatan kehutanan hanya efektif diberlakukan bagi orang-orang miskin atau lemah. Tetapi penegakan hukum dibidang lingkungan, kehutanan dan pertanahan tidak efektif/ tumpul ketika berhadapan dengan pemodal/ perusahaan besar. Ada banyak kasus masyarakat yang tuduh merampas/ menguasai tanah milik HGU, kemudian dilaporkan ke polisi oleh perusahaan, maka kepolisian Aceh sangat tegas dan menangkap-menahan masyarakat miskin yang dilaporkan oleh perusahaan. Atau jika terjadi kasus illegal loggin, polisi hanya mampu menangkap supir mobil/ truk atau masyarakat penebang kayu saja. Tetapi jika masyarakat melaporkan perusahaan yang menyerobot tanah rakyat, polisi enggan memprosesnya dengan berbagai macam alasan tidak cukup bukti. Atau polisi merasa lebah sumber daya ketika mengejar pemodal pelaku illegal logging atau perusak lingkungan.

Selama tahun 2012 ini, ada dua kasus besar dalam bidang kejahatan lingkungan dan pertanahan yang sudah diproses penyelidikan dan penyidikan oleh jajaran Polda Aceh, kasus kejahatan penyerobotan tanah oleh PT. Ubertraco terhadap tanah rakyat. Perkara ini sudah dilaporkan oleh masyarakat pada 09 Mei 2011 lalu, dan kasus perusakan lingkungan Rawa Tripa oleh perusahaan Kalista Alam di Nagan Raya. Tetapi kedua kasus besar ini hingga penghujung tahun 2012 ini belum jelas penanganan perkaranya.

Sedangkan untuk kasus sengketa/ konflik tanah masyarakat dengan PT. Ubertraco, masyarakat sudah ada yang tiga kali masuk penjara karena dilaporkan oleh PT. Ubertraco dengan tuduhan menyerobot tanah mereka, tetapi ketika masyarakat melaporkan balek PT. Ubertraco ke polisi dengan tuduhan menyerobot tanah rakyat, polisi tidak memiliki kekuatan untuk memeriksa dan memenjarakan pemilik PT. Ubertraco. Ini protret buram Polda Aceh selama tahun 2012 dalam penegakan hukum di bidang kejahatan lingkungan, kehutanan dan pertanahan.

Judicial Corrupt dalam Penegakan Hukum

Ditahun 2012, dunia peradilan di Aceh belum bebas dari persoalan judicial corrupt atau praktek korup peradilan. Sebagai lembaga independen dan terhormat, lembaga peradilan di Aceh belum mampu memberikan keadilan secara baik bagi masyarakat Aceh. Salah satu indikatornya adalah masih adanya praktek dugaan pelanggaran hukum dan etika oleh hakim yang ada di Aceh.

Sejak didirikan pada bulan Mei 2011, LBH Banda Aceh sebagai pelaksana Posko Pemantauan Komisi Yudisial di Aceh, telah melakukan serangkaian tindakan investigasi dan pemantauan terhadap hakim yang bertugas di Aceh. Kemudian hasil investigasi dan pemantauan ini dilaporkan kepada Komisi Yudisial di Jakarta.

Dari hasil pemantauan melalui laporan masyarakat maupun pemantauan media, setidaknya telah ada 4 kasus yang dilaporkan ke Komisi Yudisial untuk ditindaklanjuti ke proses pemeriksaan. Dari ke empat kasus ini, sudah ada 8 orang hakim yang bertugas di dua pengadilan di Aceh sebagai terlapor. Kesemuanya diduga melanggar kode etik dan prilaku hakim dengan ranah pemeriksaan setiap laporannya berada di lembaga Komisi Yudisial.

Hakim yang dilaporkan ke Komisi Yudisial adalah hakim yang menangani perkara masuk dalam kategori kasus besar yang terjadi di Aceh yakni, kasus korupsi, narkotika dan sengketa perburuhan dan pencurian.

Ditengah gencarnya gerakan reformasi peradilan yang berjalan selama ini, tetapi lembaga peradilan utamanya peradilan umum masih belum ikhlas melakukan “bersih-bersih” internal. Tuntutan reformasi peradilan dari masyarakat selama ini bukan tanpa sebab. Terwujudnya keadilan bagi semua masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang apapun, adalah menjadi alasan utama reformasi peradilan harus segera dilaksanakan. Tetapi dengan masih adanya keluhan, kekecewaan dan beberapa laporan LBH Banda Aceh dan masyarakat kepada lembaga Komisi Yudisial menunjukkan bahwa lembaga peradilan di Aceh masih belum serius dan konsisten melakukan reformasi peradilan secara total. Pada titik akhir, ketika lembaga peradilan di Aceh masih korup, maka masyarakat miskin tetap menjadi korban.


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :