Topik Terhangat

Kinerja DPR Aceh Masih Jauh Dari Harapan Publik

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Sepanjang tahun 2012, kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), belum menunjukan hasil yang memuaskan bagi masyarakat Aceh , hal ini dibuktikan dengan minimnya pelibatan publik dalam proses pembuatan qanun.

Lembaga Swadaya Masyarakat dari ACSTF, Forum LSM Aceh, MaTA, LBH APIK, Beujroh, FPA, GeRAK, Aceh Institute, Koalisi NGO HAM Aceh, menilai DPRA sangat lemah dalam menjalankan ketiga fungsinya, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Hal ini diperparah lagi oleh sikap partai nasional yang cenderung diam terhadap hal-hal yang disuarakan oleh Partai Aceh.

Pengesahan qanun yang begitu banyak mengesankan DPRA ingin membangun citra bahwa secara kinerja bagus, terlepas dari kualitas yang masih perlu dilakukan evaluasi kembali. Terlihat oleh publik Januari-April hanya disahkan 3 qanun dan pada Juni-Desember 2012 disahkan 15 qanun.

Dari hasil evaluasi sembelilan LSM tersebut, menemukan bahwa DPRA kurang memperhatikan tata cara pembuatan qanun, mulai dari penjaringan aspirasi terhadap qanun yang disusun, penyusunan draf akademis dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil, sosialiasi ke publik, dll. Dengan demikian hasil qanun yang disahkan dipertanyakan kembali kualitas isinya.

“Apalagi pelibatan partisipasi publik hanya terlihat ketika pembahasan Qanun Wali Nanggroe, tetapi pelibatan tersebut terkesan hanya sebatas prosedural semata karena masukan dari publik hampir tidak membuat isi qanun berubah,” kata LSM tersebut.

Setelah disahkanpun Qanun (QWN) ini masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat karena dianggap bertentangan dengan banyak peraturan hukum yang lebih tinggi, ahistoris dan diragukan kemanfaatannya. Partisipasi perempuan juga minim dilibatkan. Dalam pembahasan QWN, kelompok perempuan baru diundang untuk memberi masukan ketika rancangan QWN sudah hampir final.

Dari sisi pelaksanaan fungsi anggaran (budgeting fuction), kami menilai bahwa kinerja parlemen masih di bawah harapan publik. Beberapa hal yang menjadi sorotan krusial di tahun 2012 yakni :

Pertama Parlemen Aceh terjebak dengan “Dana Aspirasi” atau “Program Aspirasi” yang secara regulasi masih masuk dalam kategori ”grey area”. Kedua Pengesahan APBA Tahun Anggaran 2013 hingga saat ini belum disahkan. Ketiga DPRA Aceh belum terlihat secara nyata dalam memberikan solusi cerdas terhadap pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi secara komprehensif. Keempat DPRA belum membuka ruang yang cukup bagi elemen sipil untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran terkait dengan APBA.

Dalam pemenuhi kewajiban dalam fungsi pengawasan, pada tahun 2012 dapat diberikan beberapa catatan sebagai berikut : Pertama Pola pengawasan yang dilakukan oleh DPRA secara keseluruhan belum terlihat secara jelas dan nyata. Kedua Paradigma pelaksanaan fungsi “pengawasan” oleh DPRA terjebak kembali pada pola  “supervisi”, “monitoring”, atau “audit”. Ketiga Implementasi fungsi pengawasan sejatinya berada pada keseluruhan fungsi yang melekat di tubuh parlemen. Keempat Pelaksanaan fungsi  pengawasan oleh DPRA cenderung menjadi alat tawar-menawar politik (transaksional). Kelima DPRA belum menunjukkan political will mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan anti korupsi. Keenam Komunikasi politik dengan daerah konstituen untuk meng-input masukan dari masyarakat belum maksimal dilakukan oleh anggota DPRA pada saat masa reses.

Berdasarkan uraian  tersebut, ACSTF, Forum LSM Aceh, MaTA, LBH APIK, Beujroh, FPA, GeRAK, Aceh Institute, Koalisi NGO HAM Aceh, mengeluarkan rekomendasi untuk arah kerja DPRA 2013 ini sebagai berikut:

Pertama Meminta seluruh anggota DPRA untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya selaku wakil masyarakat Aceh dengan menanggalkan kepentingan pribadi dan kelompok politik.

Kedua Meminta DPRA dalam pelaksanaan fungsi legislasifnya menfokuskan pada penyelesaian qanun-qanun yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bukan hanya mengejar penyelesaian qanun yang berhubungan dengan kepentingan politik elit dan sektor keuangan daerah yang berkaitan dengan kepentingan legislatif dan eksekutif semata.

Ketiga Meminta DPRA untuk melibatkan publik dalam pembahasan perencanaan dan penganggaran APBA, termasuk dalam proses pembuatan qanun. Hal ini menjadi penting sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas kepada publik atas kinerja DPRA. Keempat Meminta DPRA untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam perspektif “oversight”,  yang bukan hanya mengandalkan turun lapangan semata, tetapi memastikan sejauhmana aturan hukum dan kebijakan daerah telah diimplementasikan secara komprehensif oleh eksekutif.

Dan Keliman Meminta DPRA bersama eksekutif untuk memastikan bahwa tahun 2013 seluruh  qanun yang diamanahkan oleh UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, termasuk melakukan advokasi mempercepat penyelesaian Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) dengan Pemerintah Pusat di Jakarta dapat dituntaskan dengan baik.


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :