Topik Terhangat

SEKDA : PNS Pemkab Aceh Selatan Terlibat Politik Praktis Akan Di Tindak Tegas

Sekda Aceh Selatan, Drs H Harmaini M Si

Sekda Aceh Selatan, Drs H Harmaini M Si

TAPAKTUAN | DiliputNews.com– Sekretaris Daerah Aceh Selatan, Drs H Harmaini M Si menegaskan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang keras terlibat dalam politik praktis. Sebab aturan PP Nomor 53 tahun 2010, telah dengan jelas melarang keterlibatan PNS dalam politk praktis. Jika ketahuan maka dapat dijatuhkan sangsi sesuai aturan yang berlaku.

Penegasan Sekda Harmaini tersebut disampaikannya, Kamis (10/1) kemarin, ketika menjawab pertanyaan wartawan terkait maraknya dugaan keterlibatan sejumlah PNS di jajaran Pemkab Aceh Selatan, dalam aktifitas politik praktis dalam  Pemilukada Bupati/wakil bupati di daerah itu.

“Terkait persoalan itu, kami telah melayangkan surat seruan kepada seluruh PNS agar tidak terlibat dalam politik praktis. PNS harus bersikap netral. Jika ada di temukan PNS yang ikut terlibat dalam politik praktis maka akan di tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas Harmaini.

Walaupun secara tegas melarang PNS ikut dalam kegiatan politk praktis namun Harmaini, meminta masyarakat untuk dapat membedakan keterlibatan PNS dalam aktifitas politik praktis dan keterlibatan seorang anggota masyarakat yang berstatus PNS dalam politik praktis tersebut.

Sebab bagaimanapun, hak pilih dari seorang  PNS tidak dilarang. Artinya seorang PNS boleh menentukan pilihan politiknya saat penyelenggaraan Pemilukada.

“Kalau dia memakai seragam atau atribut lengkap PNS dalam kegiatan politik, itu tidak boleh. Tetapi kalau sudah diluar jam dinas maka saya kira kita tidak bisa melarangnya, seruan itu sudah berulang kali saya sampaikan, sebab siapapun Bupati terpilih nanti, pegawai Pemkab Aceh Selatan tetap mereka juga tidak mungkin di ganti, kecuali hanya pergeseran jabatan saja, jadi tidak perlu di risaukan,” ujar Harmaini menegaskan.

Menurut Harmaini, pihaknya telah berulang kali mengeluarkan surat edaran tentang larangan bagi PNS dilingkup Setda Pemkab Aceh Selatan agar tidak terlibat dalam politik praktis.

Namun sekali lagi, dirinya mengingatkan masyarakat agar dalam melihat persoalan tersebut, diminta untuk jeli dalam melihat keterlibatan seorang PNS dalam sebuah aktivitas politik praktis.

“Seorang PNS dalam konteks dia juga berstatus sebagai warga Negara, juga punya hak politik. Sehingga, jika sudah menanggalkan  pakaian dinas dan di luar jam kerja, dia hadir dalam suatu acara pertemuan untuk mendengarkan pemaparan visi misi dan program kerja pasangan kandidat tertentu, saya rasa itu tidak ada persoalan, yang jangan adalah ikut terlibat mengarahkan atau mengajak masyarakat untuk memilih kandidat tertentu,” pungkas Harmaini.


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :