Topik Terhangat

SuAK: Eksekusi APBA “Lelet”, Ekonomi Aceh 2013 Rapuh

Ilustrasi /Ekonomi Aceh 2013 Rapuh

Ilustrasi /Ekonomi Aceh 2013 Rapuh

MEULABOH | DiliputNews,com – Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh ( APBA ) Tahun 2013 masih lelet, jika mengukur pada durasi waktu pembahasan dan keterlambatan yang telah mendapatkan warning dari Kemendagri Gamawan Fauzi.

Keterlambatan tersebut bukan saja memperburuk ekonomi di Aceh, akan tetapi juga menyebabkan pembangunan di Aceh terhambat. Hal ini terjadi karena ekonomi Aceh masih sangat tergantung pada APBA, belum ada sektor riil yang membangkitkan ekonomi di Aceh. Disamping itu Jumlah pengangguran semakin meningkat, karena tidak terserap di sektor lapangan kerja.

Keterlambatan Eksekutif mengajukan RAPBA ditambah dengan penambahan Pagu anggaran dalam RAPBA 2013 tertanggal 21 Januari 2013 yang usulkan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah tentu kembali memakan waktu bagi DPR Aceh untuk memparipurnakan APBA, ini menjadi fenomena warisan dari tahun ke tahun dan tentu berakibat fatal bagi Ekonomi Aceh Tahun 2013, yang akan rapuh dan semakin sulit memperbaiki tata kelola tertib keuangan daerah sebagaimana mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Keterlambatan pengesahan APBA merupakan pelanggaran atas UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Pasal 20 Ayat (4) ditegaskan bahwa pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Kondisi keterlambatan pengesahan APBA menyebabkan perputaran uang di masyarakat tidak berdaya, yang berdampak pada tingkat daya beli masyarakat juga melemah. Keterlambatan pengesahan APBA tahun ini disebabkan karena adanya tarik-menarik kepentingan politik yang “kurang waras” dan bagi-bagi “kapling-anggaran” antara eksekutif dan legislatif.

SuAK menduga bahwa beberapa pihak di jajaran Provinsi Aceh dan DPRA lebih mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan secara khusus diatas kepentingan Rakyat Aceh secara umum. Adanya program/dana aspirasi anggota DPRA dan dana kerja Gubernur/Wakil Gubernur Aceh diduga kuat sebagai salah satu faktor magnet tarik-menarik politik anggaran yang berpotensi menjadi korupsi politik.

Pagu tambahan RAPBA 2013 yg diusulkan pada tanggal 21 Januari 2013 dan sudah ditandatangani oleh Gubernur, tercatat ada beberapa penetapan anggaran terlalu gemuk yang tidak bisa diukur indikasinya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Aceh dan itu Irrasional, seperti : Biaya Operasional Gubernur ( Dana Kerja Gubernur ) sebesar Rp.100 Milyar, lanjutan pembangunan Rumah Wali Nanggroe Rp.10 Milyar, Anggaran Operasional Kunjungan tamu negara 2 Milyar ( ini tentu berkontra prokduktif, setiap tamu negara tentu sudah punya pos operasional masing masing dari negara tersebut ) dan anggaran PDPA ( 4,8 M ) anggaran operasional Wali Nanggroe Rp.40 Milyar. Anehnya, PAD Aceh masih dibawah 100 Milyar, tapi dana operasional Gubernur lebih besar dari PAD ( Pendapatan Asli Aceh ). Idealnya dana operasional Gubernur 10% dari PAD. Penggunaan dana Operasional Gubernur melebihi PAD, suatu sistem pengelolaan keuangan terburuk.

Sebelumnya SuAK Aceh yang menaruh harapan besar terhadap “Political Will” Doto Zaini dan Muzakir Manaf terutama terhadap kebijakan Anggaran yang pro rakyat, sebagaimana pengalaman kehidupan Doto Zaini di Skandanavia selama 30 tahun ternyata belum bisa diimplementasi di Aceh. Pada saat Doto menandatangani pakta integritas kita rakyat Aceh bangga. Namun setelah kapling anggaran tersebut ditandatangani harapan terwujudnya Good Governance dan Clean Governance pada Masa Doto dan Muallem seperti pungguk merindukan bulan.

Jika alokasi anggaran tidak revisi, SuAK akan mengkampanyekan kepada Rakyat Aceh, jangan berharap banyak terhadap perubahan bagi perekonomian Aceh Pada Tahun 2013 dibawah kepemimpinan Doto Zaini dan Muzakir Manaf. Sekiranya janji kampanye tidak sanggup terpenuhi janganlah anggaran tersebut tidak memihak rakyat.

Masih banyak ditemukan anggaran belanja publik di APBA yang belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik dan rasio belanja pegawai masih sangat dominan. Keadaan demikian telah mencederai amanah. Yang harus dipahami bagaimanapun APBA adalah uang publik dan harus dialokasikan semaksimal mungkin untuk belanja publik.


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :