Topik Terhangat

Sejumlah Stakeholder di Aceh Barat Bahas Pertambangan

Sejumlah Stakeholder di Aceh Barat Bahas Pertambangan

Sejumlah Stakeholder di Aceh Barat Bahas Pertambangan

MEULABOH | DiliputNews.com – Sejumlah Stakholder di Kabupaten Aceh Barat dari kalangan pemerintahan, perusahaan pertambangan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Selasa (7/5) melakukan Focus Group Discusion (FGD) tentang mekanisme perizinan dan perndapatan di sektor industri ekstraktif (pertambangan) yang di selenggarakan oleh Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Aceh Barat.

Badan pekerja GeRAK Aceh Barat, Hendri Syafrizal kepada DiliputNews.com mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat mekanisme perizinan sector industri ekstraksi yang ada di Kabupaten Aceh Barat saat ini.

“Kita ingin melihat apakah proses perizinan di Aceh Barat sama dengan standarisasi perizinan yang berlaku di Aceh secara umumnya,” katanya

Disamping itu, dikatakan Hendri, juga dibahas tentang profit daerah, dampak lingkungan dan kemaslahatan terhadap masyarakat, berapa besar profit yang diterima baik PDRB, DBP dan pajak lainnya untuk Aceh Barat.

“Secara prosedur, industri ekstraktif merupakan otonomi provinsi dan daerah, kita ingin melihat aksesnya, apakah daerah punya akses yang sama dengan provinsi atau provinsi memiliki akses yang lebih besar,”ungkapnya.

Hendri juga menambahkan, dari pihak perusahaan, ingin memperoleh informasi tentang langkah yang ditempuh dan kendala-kendala yang di hadapi saat melakukan pengurusan perizinan.

Perwakilan Dinas Pertambangan dan Energi Aceh Barat, Faisal, memaparkan saat ini ada 15 perusahaan yang melakukan pengurusan perizinan, ada 2 perusahaan yang sudah mulai beroperasi “mengenai perizinan itu persoalan teknis, kalau mengurus izin dalam lima hari bisa siap,”.

Disisi lain, Kata Kabag ekonomi, Bappeda Aceh Barat, Teuku Azhari, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat sedang dibahas di DPRK, perusahaan yang sudah memiliki izin telah dimasukkan dalam RTRW Aceh Barat.

“Untuk mempercepat pengurusan izin, di Aceh Barat ada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), namun tidak terlepas juga dengan instansi terkait, karena KPPT bukan instansi teknis,” katanya.

Sementara itu, perwakilan KPPT Aceh Barat, Najamuddin mengatakan, ada sekitar 20 jenis izin yang di urusi oleh KPPT Aceh Barat, sesuai dengan aturan yang ada.

“Jenis perizinan yang dilimpahkan kepada kami, izin yang hampir jadi, karena kalau syarat lain belum terpenuhi, kami belum bisa mengeluarkan dokumen perizinan,” paparnya.

Lebih lanjut, dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Aceh Barat, Teuku Syarifuddin mengatakan, setiap perusahaan memiliki kewajiban-kewajiban, baik itu kewajiban kepada Negara, provinsi, daerah maupun masyarakat, semua telah di atur melalui undang-undang. “Kami kira, tidak akan terjadi kesenjangan jika sesuai dengan prosedur yang ada,” pungkasnya.

Dari pihak perusahaan tambang, Media Relation PT. Mifa Bersaudara, Handi Andrian pada kesempatan tersebut juga mengungkapkan, proses perizinannya lancar, tidak ada kendala yang menghambat proses pengurusan perizinan.

“Kendalanya Cuma masalah adanya MOU antara pemerintah provinsi dengan perusahaan, dan sampai saat ini pihak Mifa belum menandatanganinya karena tidak jelas dasar hukumnya, kami takut menyalahi hukum,” ujar Handi.


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :