Topik Terhangat

SuAK Desak Pemkab Aceh Barat Tertibkan Eksploitasi Tambang

SuAK Desak Pemkab Aceh Barat Tertibkan Eksploitasi Tambang

SuAK Desak Pemkab Aceh Barat Tertibkan Eksploitasi Tambang

MEULABOH | DiliputNews.com – Solidaritas untuk AntiKorupsi (SuAK) – Aceh meminta Pemkab Aceh Barat untuk menertibkan eksploitasi perusahaan tambang yang belum melakukan kegiatan produksi posisi perusahaan.

“Dari sekian banyak IUP (Izin Usaha Produksi) yg sudah dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat hanya satu perusahaan yang baru melakukan produksi,” ungkap Koordinator Badan Pekerja (SuAK) – Aceh Teuku Neta Firdaus kepada DiliputNews.com, Jumat (17/5).

Katanya, perusahaan yang belum melakukan kegiatan produksi posisi tersebut diduga seperti “makelar”, tentu perusahaan tambang tersebut seperti perusahaan bermasalah karena belum tahu kemana hasil produksi tersebut dijual.

“Artinya mereka itu belum siap, hanya mengejar izin saja, menguasai lahan, seakan-akan izin yang sudah mereka kantongi sedang dilego kepada pihak lain mencari modal untuk kegiatan produksi,” ungkapnya.

Teuku Neta Firdaus menjelaskan, modus seperti ini sangat merugikan daerah. Seperti istilah kata “lage bieng bak babah bube”. Maka Pemkab perlu ketegasan tanpa ragu, karena banyak perusahaan lain antri menanti atau ditutup.

Sesungguhnya banyak perusahaan lain ingin mengelola tambang di Aceh Barat dengan baik namun sayang seluruh lokasi tambang di Aceh Barat sudah dikuasai oleh perusahaan ‘nakal’ yang sudah lebih dulu mengurus izin tapi belum melakukan eksplorasi.

“Ada sekitar 7 (tujuh) perusahaan bemasalah, saat ini sedang dalam proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Meulaboh karena proses izin yang diperoleh tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” tambahnya.

Kesemua perusahaan tersebut, katanya diduga ada pemberian izin secara tidak wajar karena pemenuhan dana pemilu untuk logistik incumben pada pilkada 2012.

Neta Firdaus berharap kepada Pemkab Aceh Barat segera bertindak tegas dengan mencabut izin perusahaan tambang perusahaan “nakal” yakni perusahaan yang telah mengantongi izin namun tidak melakukan ekploitasi di sejumlah lokasi, keadaan ini akan menimbulkan konflik baru, seperti konsesi bekas AJB yang ditake-over saham ke Salim Grup.

Menindaklanjuti hal tersebut Pemkab Aceh Barat harus meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pengusaha pertambangan batubara, mengeluarkan qanun atau peraturan baru yang dikemas dalam Perbup (Peraturan Bupati) bahwa perusahaan tambang sampai batas waktu tertentu tidak juga melakukan aktivitas produksi maka izinnya dicabut.


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :