Topik Terhangat

Noda Penegakan Hukum

Noda Penegakan Hukum

Noda Penegakan Hukum


Aparat penegak hukum negeri ini kembali mempertontonkan wajah miring yang sangat mencederai rasa keadilan publik. Wibawa hukum yang semestinya dijaga dan dipelihara untuk tumbuh subur dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan justru dinodai dengan perbuatan yang jauh meninggalkan esensi penegakan hukum yang sesungguhnya. Publikpun kian bertanya-tanya akan wajah penegakan hukum yang sesungguhnya. Apakah sudah sedemikian carut marut proses hukum di negeri ini, sehingga hampir dalam setiap saat, selalu ada saja kalangan aparat penegak hukum yang selalu terjerumus dalam praktik-praktik penelikungan hukum?

Tertangkapnya Djodi Supratman, staf Badan Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung oleh KPK pada saat membawa uang senilai Rp 78 juta di Kawasan Monumen Nasional, Jakarta beberapa waktu lalu kian menunjukkan betapa wajah hukum negeri ini sudah sedemikian buram. Uang itu sendiri diduga kuat merupakan suap dari seorang pengacara bernama Mario C. Bernardo dalam kaitan dengan penanganan suatu perkara kasasi di Mahkamah Agung. Mario pun akhirnya turut ditangkap dalam rangka penelusuran lebih jauh terkait motif pemberian fulus dimaksud. Kedua belah pihak diduga telah melakukan transaksi suap dalam rangka memuluskan suatu perkara kasasi di MA.

Kendati belakangan menyeruak ke permukaan sejumlah dalih pembenar dari pihak Mario yang mengklaim bahwa uang dimaksud hanyalah sebagai bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) kepada sejumlah hakim, namun kebenaran dalih itu masih patut ditelusuri lebih lanjut guna mengungkap motif apa sesungguhnya yang menyelinap di balik pengucuran fulus itu. Untuk itu, maka sangat diharapkan agar kemudian KPK dapat mengembangkan kasus ini lebih jauh dan lebih transparan. Sebab tidak tertutup kemungkinan bahwa, baik Mario maupun Djodi Supratman hanyalah bagian kecil dari jaringan pengaliran dana dimaksud.

Publik belum mengetahui secara pasti, apakah ada pihak lain sebagai aktor utama di balik indikasi transaksi suap antara Mario dan Supratman. Semua itu akan sangat bergantung pada proses penyelidikan yang sedang dijalankan KPK. Hanya saja, sekalipun kemudian hasil penyelidikan KPK belum dapat dibeberkan saat ini, namun publik sudah mulai dapat memahami akan apa sesungguhnya di balik kasus ini. Bercermin dari sejumlah kasus penelikungan hukum yang mengemuka belakangan ini, maka barangkali kuat dugaan bahwa indikasi suap akan menjadi pilihan paling rasional untuk dialamatkan terhadap kasus yang satu ini.

Sesungguhnya, peristiwa yang menimpa Djodi Supratman dan Mario bukanlah topik baru dalam dunia penegakan hukum di tanah air. Bahkan kasus yang kurang lebih sama maknanya sangat diyakini masih saja bergentayangan hingga detik ini. Namun proses hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menelusuri berbagai lakon buruk yang berkecamuk di berbagai institusi, khususnya institusi penegak hukum. Djodi dan Mario barangkali lebih tepat disebut sedang ketiban sial. Artinya bahwa ragam kasus serupa sangat diyakini masih berkembang dan tumbuh subur di berbagai institusi yang ada.

Porsi Harapan Publik

Pada titik inilah, maka keseriusan KPK dalam menelusuri berbagai praktik busuk yang merusak wajah hukum sangat diharapkan untuk terus digelorakan. Tidak ketinggalan pula institusi kepolisian dan kejaksaan seyogianya melakukan gerakan yang sama guna mengungkap berbagai tabir kebohongan yang masih saja menyelinap di balik proses penegakan hukum negeri ini. Namun dari fakta yang berkembang selama ini, barangkali porsi harapan publik kepada KPK jauh lebih besar dibanding dengan institusi penegak hukum lainnya dalam menelusuri berbagai praktik busuk dengan ragam modus yang membelit wajah hukum itu sendiri.

Sebenarnya, kepekaan KPK dalam mengendus sejumlah praktik busuk di lembaga peradilan, bukan hanya kali ini bergulir. Sebelumnya, KPK juga pernah berhasil melakukan penangkapan terhadap dua hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu hakim Kartini Julianna Marpaung dan hakim Heru Kusbandono. Hakim Kartini Julianna Marpaung sendiri bertugas di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah sedangkan hakim Heru Kusbandono adalah merupakan hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor Pontianak. Keduanya ditangkap pada saat bangsa ini sedang merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan pada 17 Agustus 2012 lalu. Keduanya ditangkap karena diduga melakukan permainan dalam perkara korupsi yang melibatkan Ketua DPRD Grobogan, Jawa Tengah, M. Yaeni.

Kala itu, pembongkaran kasus dimaksud kian menunjukkan keganjilannya karena hakim Kusbandono yang bertugas di Pontianak justru mampu mengurusi perkara sampai ke Semarang. Hal ini tentu patut menjadi perhatian semua pihak karena ternyata ruang gerak perilaku korup tidak lagi terbatas pada daerah kekuasaan aparat penegak hukum yang bersangkutan semata. Kalau sampai kemudian semua hakim mampu mempermainkan praktik-praktik busuk seperti yang dipertontonkan hakim yang satu ini, maka menjadi sulit dibayangkan bagaimana kemudian eksistensi lembaga peradilan di tanah air.

Selain itu, tajamnya sorotan yang dialamatkan publik terhadap perkara tersebut adalah dikarenakan posisi dan kedudukan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat luas. Di tengah kondisi bangsa yang kian carut marut karena mewabahnya penyakit kronis yang bernama korupsi, semestinya lembaga peradilan menjadi garda terdepan dalam membangun dan menegakkan keadilan. Lembaga peradilan menjadi sangat dibutuhkan kehadirannya manakala berbagai bentuk perilaku menyimpang sudah kian mewabah di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun tentunya, lembaga peradilan yang diidamkan adalah lembaga peradilan yang mampu menunjukkan independensi serta mampu menjaga martabat dan wibawanya. Lembaga peradilan yang mampu mewujudkan rasa keadilan serta setiap putusannya membawa manfaat bagi banyak pihak adalah merupakan impian dan idaman seluruh elemen bangsa ini. Namun kemudian harapan itu bisa jadi akan pupus dan sirna seketika seiring dengan berbagai noda busuk lembaga peradilan yang barangkali hanya karena ulah segelintir oknum yang telah mempermainkan hukum dan memperalat kekuasaan yang sedang berada dalam genggamannya.

Pada akhirnya, publik berharap agar upaya pembenahan terhadap lembaga penegak hukum dapat segera direalisasikan. Bagaimanapun sangat tidak layak dan tidak etis ketika lembaga penegak hukum, khususnya peradilan justru membiarkan berbagai sikap menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah oknum di dalamnya, terlebih perbuatan yang mengarah pada permainan perkara serta ”memperdagangkan” hukum dan keadilan. Memperdagangkan perkara lewat lembaga peradilan sungguh merupakan perbuatan paling busuk dan sangat tidak layak untuk ditolerir serta berpotensi menguras habis simpati dan kepercayaan publik terhadap kehormatan lembaga itu sendiri. ***

Oleh: Janpatar Simamora, SH., MH.
Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen; Dewan Pendiri Lembaga Pemberdayaan Media dan Komunikasi (LAPiK); sedang studi di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :