Topik Terhangat

Jelang Satu Tahun Pemerintahan Tito, LSM Nilai Belum Ada Perubahan

H T Alaidinsyah (H Tito) dan H Rahmat Fitri HD (H Nanda)

H T Alaidinsyah (H Tito) dan H Rahmat Fitri HD (H Nanda)

MEULABOH | DiliputNews.com – Menjelang satu tahun pemerintahan H T Alaidinsyah (H Tito) dan H Rahmat Fitri HD (H Nanda), sejumlah perwakilan Mahasiswa, Organisasi Kepemudaan (OKP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam lingkup Kabupaten Aceh Barat, menilai belum ada perubahan yang signifikan terhadap kemajuan Aceh Barat.

“Visi yang diumbar masa Kampanye dulu, agar  terwujudnya masyarakat Aceh Barat yang makmur, sehat, dan berwawasan global dalam pemerintahan yang adil, demokratis dan islami. Secara kasat mata belum ada realisasi yang kongkrit,” kata juru bicara, Zulhelmi Ridwan, saat konfrensi pers, Minggu (25/8) di café Endatu Kupi Meulaboh.

Dikatakan Zulhelmi, sejak pelantikan pada 8 oktober 2012 lalu, sampai saat ini hampir menjelang satu tahun belum ada kemajuan sedikitpun di bumi Teuku Umar ini, baik dibidang penegakan syariat islam, pengurangan pengangguran, pendidikan, kesehatan maupun kebijakan pemerintah.

Menurut Zulhelmi, penegakan syariat islam di Aceh Barat saat ini masih sangat jauh dari harapan, masih sangat banyak para remaja dan masyarakat yang melakukan aktivitas berlawanan syariah, judi buntut alias togel tumbuh subur, narkoba belum berkurang.

“Ini menandakan Pemerintah Aceh Barat tidak serius terhadap penegakan syariat islam secara kaffah,” ungkapnya.

Begitu juga dengan masalah pengangguran yang terjadi di Aceh Barat, pasca keputusan pusat untuk memangkas jumlah pegawai honorer dan bakti, hingga kini masih tidak tahu seperti apa kelangsungan hidup mereka yang telah diberhentikan,  tidak ada alternatif dari pemerintah Aceh Barat untuk membuka lapangan pekerjaan.

Dibidang pendidikan, Zulhelmi juga mengatakan pemkab Aceh Barat terlihat sangat lamban terkait proses penegerian UTU dan STAI Teuku Dirundeng, yang merupakan harapan masyarakat Pantai Barat Selatan.

“Kampus negeri harapan masyarakat, mengingat tidak ada satupun kampus yang negeri di wilayah Pantai Barat Selatan ini, tapi jangankan untuk mengurus penegerian, sertifikat tanah saja tidak mampu di selesaikan,”ujar Zulhelmi.

Lebih lanjut, terkait pelayanan kesehatan masih sangat jauh dari harapan, belum ada perubahan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, baik di RSUD, Puskesmas maupun Pustu. Padahal hal tersebut harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah.

Disamping itu, Ia juga mengungkapkan terkait kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan sejumlah sengketa antara perusahaan dengan masyarakat, terlihat pemerintah Aceh Barat tidak tegas dan tidak jelas.

Dikatakan Zulhelmi, pihaknya menyaran kepada pemerintah Aceh Barat untuk lebih focus pada persoalan rakyat, seperti penyediaan lapangan kerja, peningkatan mutu pendidikan, penegerian UTU, pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Kemudian pemerintah juga harus lebih terbuka kepada rakyat, penggunaan anggaran harus tepat sasaran, bebas KKN dan mampu menyelesaikan semua persoalan dengan baik.

Perwakilan yang hadir dalam konfrensi Pers tersebut diantaranya BEM FISIP UTU, BEM FKM UTU, SOMBEP Aceh Barat, DPC SMUR Aceh Barat, LSM ASoH Aceh Barat, Forum KMBSA, SuLing Hutan, BEM Perikanan UTU, HIMADISTRA, HIMAKOM dan HIMASOS. (Red/Za)


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :