Topik Terhangat

SuAK Minta Dua Perusahaan BUMN Lunasi Pajak

Lunasi Pajak / Foto Ilustrasi

Lunasi Pajak / Foto Ilustrasi

MEULABOH | DiliputNews.com – Solidaritas untuk AntiKorupsi (SuAK) Aceh meminta perusahaan BUMN PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya (WIKA) untuk melunasi tunggakan pajak kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Kedua Perusahaan tersebut di nilai dari tahun ke tahun hanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.

“Jangan seperti kompeni pada masa penjajahan, maunya cari untung saja. Mereka itu sengaja menghambat pembayaran kewajiban kepada daerah yang selama banyak memberikan kontribusi pada proyek yang sedang dikerjakan,” ungkap Koordinator SuAK Aceh, T Neta Firdaus, kepada DiliputNews.com, Jum’at (6/9).

Dikatakan Neta, sebenarnya pihak PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya sudah beberapa kali membuat pernyataan bahwa akan membayar PAD khusus mineral bukan logam kepada pemerintah Aceh Barat, namun realisasi dari pertanyaan tersebut nihil.

“Membayar yang wajib dengan jumlah kecil saja tidak istiqamah, apalagi membayar dengan jumlah yang besar. Maka patut diduga proyek yang dikerjakan oleh BUMN banyak masalah dan uang yang tidak dibayar tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya

Neta mengkalkulasikan jumlah PAD yang belum dibayar oleh kedua perusahaan milik Negara tersebut sebesar Rp. 963.298.492,-, berdasarkan surat Bupati Aceh Barat Nomor: 973/627/DPKKD/2012, Surat Bupati Nomor : 973/903/DPKKD/2012, Surat Bupati Nomor : 973/800/DPKKD/2012, Surat Bupati Nomor :  973/1019/DPKKD/2012, Surat Bupati Nomor : 973/090/DPKKD/2013, Surat Bupati Nomor : 973/591/DPKKD/2013, Surat Bupati Nomor : 973/1408/DPKKD/2013.

Berdasarkan sejumlah pernyataan tertulis dari pimpinan kedua perusahaan tersebut, Neta menilai telah merugikan perusahaan itu sendiri baik secara moril maupun materil. Disamping mempermalukan perusahaan, juga mengakangi aturan perundang-undangan.

“Mereka telah melakukan penipuan dan melanggar hukum, secara pidana mereka dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, dan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,” kata Neta.

Neta meminta kepada Direktur Utama (Dirut) PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya untuk segera menyelesaikan tunggakan yang belum dibayar kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan mendesak Menteri BUMN segera mengevaluasi kinerja kepemimpinan PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya di Jakarta dan Aceh.

“Jika dalam waktu dekat, kedua perusahaan tersebut tidak melunasi kewajiban pajak mineral bukan logam kepada pemerintah Aceh Barat, maka SuAK akan meneruskan kasus ini kepada aparat penegak hukum,” tegasnya. (Red/Za/Ril)


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :