Topik Terhangat

SuAK Nilai Program Aspirasi DPRA Terindikasi Korupsi

SuAK Nilai Program Aspirasi DPRA Terindikasi Korupsi

SuAK Nilai Program Aspirasi DPRA Terindikasi Korupsi

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Solidaritas untuk AntiKorupsi (SuAK) Aceh menilai Program Dana Aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terindikasi korupsi. Dana Aspirasi hanya penguatan untuk menjalankan politik uang dengan cara-cara menyimpang.

“Dana Aspirasi hanya sebagai upaya mencari celah untuk mencuri uang rakyat yang dibungkus dalam program aspirasi. Anggota DPRA memang sulit mencari peluang untuk mark-up anggaran DPRA pada APBA, makanya peluang besar korupsi mereka ada pada program aspirasi,” kata Koordinator SuAK Aceh, T Neta Firdaus, minggu (8/9) kepada DiliputNews.com.

Berdasarkan analisi dan kajian terhadap regulasi yang dilakukan oleh SuAK, program dana aspirasi tersebut tidak diatur secara jelas dan terstruktur, baik dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta perubahannya, maupun Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Dikatakan Neta, jumlah total dana aspirasi yang diusulkan dan dikelola oleh 69 anggota DPRA selama 2 tahun (2011 -2012) mencapai Rp. 849,690 miliar. Dan pada tahun 2013 ada alokasi tambahan untuk merapel dana aspirasi tahun 2012 karena ada 7 anggota DPRA yang tidak terakomodir dalam pembagian dana aspirasi.

“Dana aspirasi tahun 2012 melebihi quota, ada anggota dewan yang mendapatkan dana aspirasi di atas Rp 10 miliar/orang, padahal yang disampaikan ke publik cuma Rp 5 miliar/orang,”

Neta mengaku, jika kebijakan politik anggaran aspirasi terus dimainkan, maka rakyat Aceh-lah yang harus menanggung beban dari kepentingan tersebut. Proses pemberian dana aspirasi bagi anggota dewan ini erat kaitannya dengan intrik politik untuk kepentingan balas jasa baik untuk golongan maupun partai politik.

Sebetulnya, sebut Neta, dana aspirasi dewan tidak lebih dari anggaran yang diusulkan berkedok program, namun penggunaannya sulit dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Penganggaran dan penggunaan dana aspirasi tidak ditemukan adanya mekanisme dan juklak yang jelas, konon lagi atas proses pertanggungjawaban atas implimentasi anggaran tersebut diyakini prosesnya amburadul dan tak jarang pertanggungjawabannya tidak transparan dan akuntabel atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan keadaan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Anggota dewan yang seharusnya mengawasi anggaran rakyat yang dikelola eksekutif, namun ikut mengelola dana APBA/APBK. Di provinsi lain dana aspirasi dewan tersebut sudah banyak dihapus, karena sistem penggunaan dana itu sangat lemah dan banyak masalah. Kalau dewan sendiri sudah tidak bersih, bagaimana mereka melakukan fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan,” ujarnya.

Selain itu, Neta juga menyebutkan dana program aspirasi telah berdosa sebelum dilahirkan dan haram jika dilaksanakan. Anggaran aspirasi DPRA bertentangan dengan UU No. 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 32 dan UU Nomor 33 Tahun 2004. UU Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan kekuasaan pengelolaan keuangan negara ada pada Presiden dan dikuasakan pada Menteri, diserahkan kepada Gubernur/ Bupati / Walikota, bukan pada DPRA.

“Program aspirasi ini selain melanggar hukum, SuAK menduga bahwa Dana Asiprasi DPRA ditujukan untuk kampanye terselubung. Dana Program Aspirasi DPRA diberikan berdasarkan jumlah wakil rakyat yang ada di parlemen Aceh. Partai yang mendominasi kursi di parlemenlah yang paling berkuasa untuk memainkan praktek politik uang dari dana aspirasi tersebut,”

Karenanya, Neta selaku koordinator SuAK mendesak BPK RI untuk segera melakukan audit investigatif terhadap penggunaan dana aspirasi DPR Aceh. Terlepas dari berbagai tekanan politik dan pertimbangan lainnya. Dan SuAK juga meminta aparat penegak hukum harus mengusut tuntas tuntas dugaan potensi korupsi dana program aspirasi. (Red/Za)


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :