Topik Terhangat

Anggota Dewan Penerima Dana TKI Diminta Tidak Resah

Anggota Komisi A DPR Aceh, Abdullah Saleh, S.H

Anggota Komisi A DPR Aceh, Abdullah Saleh, S.H


BANDA ACEH | DiliputNews.com  – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh meminta kepada mantan anggota dewan priode 2004 – 2009 yang pernah menerima dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) untuk tidak resah.

“Saya minta untuk tidak perlu resah karena perbuatan anggota dewan menerima dana TKI tersebut bukan perbuatan melanggar hukum,” kata  anggota DPR Aceh, Abdullah Saleh kepada DiliputNews.com, Selasa (24/9).

Landasan hukumnya bagi anggota DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota dalam hal menerima dana TKI itu kata Abdullah Saleh sangat jelas, yaitu PP No.37 tahun 2006 Tentang dana Tunjangan Komunikasi Intensif bagi anggota DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Menurut Abdullah Saleh, soal PP tersebut kemudian dibatalkan dengan PP No.21 tahun 2007, tidak bermakna apa yang telah dijalan berdasarkan PP sebelumnya menjadi batal.

“Kalau begitu tidak akan berani menjalankan sebuah PP karena kekhawatiran akan dibatalkan denga PP berikutnya, yang dapat berakibat batal semua apa yang telah dijalankan berdasarkan peraturan sebelumnya,” ungkapnya.

Sementara surat edaran Mendagri No.555/3032/SJ Tahun 2009 yang meminta pengembalian dana TKI tersebut juga tidak mempunyai kekuatan mengikat.

“Sebaliknya, pemerintahlah yang telah membuat kebijakan yang keliru. Di satu sisi telah menerbitkan PP memberi dana TKI untuk anggota DPRD pada waktu itu, kemudian membatalkan dan menagih kembalikan kebijakan Pemerintah yang aneh,” katanya menambahkan.

Abdullah Saleh mengaku, memahami sikap Pemerintah waktu itu berada dibawah tekanan publik. Disisi lain sangat tdk adil dan malah termasuk mempermainkan anggota DPRD yang telah diberi dana TKI itu dan telah pula dipergunakan sesuai peruntukan lalu kemudian disuruh untuk mengembalikan.

“Bukankah hal yang seperti ini mempermainkan anggota DPRD?,” ujarnya.

Kembali saya ingatkan bahwa perbuatan agt DPRD menerima dana TKI pada waktu itu bukan perbuatan melanggar hukum akan tetapi sebaliknya adalah sah menurut hukum.

“Tidak ada unsur menyalahguna wewenang dan tidak ada aturan yang dilanggar oleh anggota DPRD pada waktu itu,” pungkasnya. (Red/Af)


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :