Topik Terhangat

PA Abdya Peringati Milad GAM Ke-37 Dengan Do’a Bersama

PA Abdya Peringati Milad GAM Ke-37 Dengan Do'a Bersama

PA Abdya Peringati Milad GAM Ke-37 Dengan Do’a Bersama

ABDYA | DiliputNews.com – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA) Aceh Barat Daya (Abdya) menggelar do’a bersama dalam rangka memperingati Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke-37, Rabu (4/12) di Kantor DPW-PA, Jalan Nasional Desa Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie.

Do’a bersama itu dihadiri, Wakil Sekjen PA Pusat, Jufri Hasanuddin (Bupati Abdya), Ketua Tuha Pheut KPA/PA Wilayah 013 Blangpidie Tgk. Abdurahman Ubit, Penasehat Sepritual KPA/PA Wilayah Blangpidie H. Abu Zaini Dahlan, Ketua PA Tgk Nazir, Ketua DPRK Abdya M Nasir, para anggota Dewan dari PA, para Panglima Sagoe, anggota KPA/PA dan para simpatisan.

Sebelum berlangsungnya acara do’a bersama, Ketua KPA dan Tuha Pheut KPA/PA Tgk. Abdurahman Ubit, mengatakan, dalam rangka memperingati Milad 4 Desember itu, tidak ada intruksi untuk mengibarkan bendera bintang bulan.

“Kita tidak pernah mengintruksikan untuk mengibarkan bendera bintang bulan, kemungkinan itu hanya dilakukan oleh oknum yang tidak jelas kepentingannya untuk apa. Dari pihak pengurus juga tidak pernah perintah untuk menaiki bendera seperti laporan yang baru saya dapatkan tadi pagi,” ungkap Tgk Rahman singkat.

Selanjutnya, Waka Sekjen Partai Aceh (PA) Pusat, Jufri Hasanuddin yang juga merupakan Bupati Abdya, dalam kesempatan itu menyampaikan, sekitar 7 bulan yang lalu sudah ditetapkan Qanun Wali Nanggroe secara definitif.

“Penobatan itu hanyalah seremonial saja, Malik Mahmud Al Haytar adalah Wali Nanggroe yang ke 9,” katanya.

Kata  Jufri, awal keberangkatan sang Wali Nanggroe Ke 8, beliau telah mengamanahkan untuk melanjutkan perjuangan dan menjaga perdamaian Aceh, sehingga pada hari ini merupakan Milad yang ke 37 untuk perjuangan itu.

“Saya tidak pernah bermimpi untuk berbicara dihadapan saudara-saudara, ini adalah implementasi  perjuangan, Qanun Wali Nanggroe merupakan sebuah perjuangan, Pemerintah pusat memberikan sebuah undang-undang untuk Pemerintah Aceh.

Diakui atau tidak, senang atau tidak, lahir MoU Helsingki dan UUPA itu adalah untuk ketenangan perdamaian Aceh, bukan kepentingan kelompok,” terangnya.

Sambungnya, tapi ketika harga diri orang Aceh yang diangkat justru ada sekelompok orang yang menentang. “Seharusnya mereka sama-sama mendukung dan menjaga perdamaian ini secara utuh, bukan memecahkan dan mengacaukannya,” singkat Jufri lebih lanjut.

Terakhir acara do’a bersama itu dipimpin oleh H. Abu Zaini Dahlan pimpinan pondok pesantren Darul Ulum Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, Abdya. (Red/Zal)


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :