Topik Terhangat

Bupati Abdya Nilai Pembentukan ABAS Adalah Pembohongan Publik

Bupati Abdya Jufri Hasanuddin

Bupati Abdya Jufri Hasanuddin

BLANGPIDIE | DiliputNews.com – Isu pemekaran pembentukan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS) dan Provinsi Aceh Lauser Antara (ALA) yang semakin meluas itu,  dinilai oleh Bupati Abdya Jufri Hasanuddin sebagai pembohongan publik. pasalnya, setelah beberapa waktu lalu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan pemekaran sejumlah daerah tanpa dicantumkannya  provinsi ALA-ABAS.

Dalam acara Doa bersama memperingati Milad GAM Ke-37 di sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Kabupaten setempat. Rabu (4/12) itu. Bupati Abdya Jufri Hasanuddin menjelaskan, gaung pemekaran Provinsi ALA-ABAS tidak akan dilayani ditingkat pusat, mengingat perdamaian merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia.

”Perdamaian harga mati, jadi tidak mungkin Pemerintah Pusat melayani isu pemekaran tersebut,” ungkap Jufri.

Selain itu, Rencana pemekaran Aceh akan mengundang konflik kembali antara sesama orang Aceh. Karenanya, Jufri meminta para penggagas pemekaran untuk tidak meneruskan upaya tersebut.“Jangan terus menerus membohongi rakyat hanya untuk kepentingan perut kelompok perorangan saja,” ujarnya

Jufri menyakini bahwa pemerintah pusat tidak akan menyetujui pemekaran itu, sebab bila itu dilakukan sama dengan merusak perdamaian yang sudah berjalan dengan baik selama  ini. “Upaya pemekaran itu hanya kepentingan politik saja, sehingga jangan terlalu dipaksakan, karena akan menimbulkan efek buruk nantinya,” tuturnya.

Untuk itu, Jufri dengan tegas mengatakan dirinya menolak wacana pemekaran Provinsi Aceh,“Saya selaku bupati dan wakil sekjen DPP PA menolak keras pembentukan Provinsi ABAS. Alasannya sangat jelas, pembentukan Provinsi ABAS berdampak besar serta MoU Helsinki dan UUPA yang akan tercabik-cabik,” tegas Bupati Jufri disambut dengan aplusan dari ratusan kader dan simpatisan PA.

Terkait dengan anggapan bahwa pemerintah Aceh yang tidak adil terhadap barat selatan, dengan tegas Bupati Jufri mengatakan itu merupakan isu yang sesat lagi menyesatkan, “Pembangunan Barat-Selatan sejak tahun 2012 Pemerintah Aceh sudah menganggarkan sekitar 80 persen dana pembangunan jalan dan lainnya di pantai Barat-Selatan,” demikian lanjut  Jufri.

Sementara itu, ketua pantia penggalangan faktual masyarakat pembentukan Provinsi ABAS di Kabupaten Abdya, Fadli Ali kepada DiliputNews.com melalui saluran selulernya, Rabu (4/12) mengatakan, bila Bupati atau kepala Daerah menolak wacana pemerakan Aceh itu sah-sah saja.

“Jika Bupati menolak ya silahkan saja, karena Aceh ini bukan milik Bupati tetapi milik rakyat, kalau rakyat setuju dengan pemekaran ABAS, kita mau bilang apa?,”cetusnya.

Lebih lanjut, Fadhli mempertanyakan dengan pernyataan yang mengatakan bila pemekaran Aceh akan mencabik-cabik MoU Helsinki dan UUPA, menurutnya pernyataan tersebut sangat salah.

“Tidak benar pemekaran ALA-ABAS akan mencabik-cabik perdamain, justru dengan adanya pemekaran Aceh akan lebih bermartabat, makanya bupati diharapkan bisa membaca kembali isi MoU Helsingki secara utuh” ungkap Fadli Ali singkat sambil menyebutkan kalau dirinya yang mensosialisasikan MoU Helsingki di Abdya. (Red/Zal)


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :