Topik Terhangat

GARUDA Unjuk Rasa Ke DPRK Dan Kantor Bupati Abdya

GARUDA Unjuk Rasa Ke DPRK Dan Kantor Bupati Abdya

GARUDA Unjuk Rasa Ke DPRK Dan Kantor Bupati Abdya


BLANGPIDIE|DiliputNews.com – Aksi unjuk rasa kembali dilancarkan oleh Masyarakat Kuala Batee dan Kecamatan Babahrot, pada Kamis (5/12) siang. kali ini, massa dari dua kecamatan tersebut bergabung dengan para Mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh Barat Daya (Abdya) dengan membawa kendaraan Gerakan Pembaharu Untuk Daerah Abdya (GARUDA).

Massa GARUDA mendatangi Gedung DPRK Abdya dan Kantor Bupati setempat, untuk membaca pernyatan sikap yang intinya adalah mendesak Bupati Abdya segera mengurangi jam terbang keluar daerah dan turun kemasyarakat dipedesaan agar mengetahui keluh kesah dan kesulitan rakyat, pemerintah dan DPRK segera menyampaikan kepastian pembangunan jembatan Krueng Teukuh secara tertulis, selanjutnya segera membangun pabrik kelapa sawit atau pemerintah Abdya harus menyediakan subsidi kepada petani sebesar perbedaan harga kelapa sawit petani Abdya dengan harga sawit daerah lain.

Kemudian dilokasi yang sama, masa juga menginginkan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menyediakan fasilitas ronsen di RSUD Teuku Peukan atau pemerintah menyediakan subsidi biaya ronsen kepada pasien yang membutuhkan, segera memberi kepastian tentang jadwal pengumuman honorer dan solusi pekerjaan untuk honorer yang sekarang telah dirumahkan dengan janji santunan 1 juta  per kepala keluarga (KK).

Segera perbaiki perekonomian Abdya yang tengah terpuruk dengan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk perbaikan ekonomi rakyat ditahun 2014, terakhir, segera hentikan diskriminasi kesempatan mendapat pelayanan dan peluang berusaha yang selama ini begitu ketara dengan mengistimewakan kelompok tertentu.

Maka dari itu, Koordinator lapangan GARUDA, Zulfahmizar, meminta kepastian dari pemerintah Abdya untuk segera menyelesaikan beberapa poin tuntutan permintaan tersebut.

“Kami minta kepastian agar kami tidak kembali untuk ketiga kalinya, kami tidak mengerti teknis, dan hanya mendengar janji-janji saja dari bapak, jujur saja dalam aksi ini kami tidak dibayar, bukan seperti apa yang disampaikan oleh bupati kemaren yang menyatakan kalau unjuk rasa kami beberapa waktu lalu ada indikasi dibayar,” teriak Fahmi dalam orasinya di hadapan Ketua DPRK Abdya M. Nasir didampingi anggota Dewan lainnya.

Menanggapi hal itu, M. Nasir selaku Ketua DPRK Abdya menyampaikan, akan duduk kembali dan memanggil pihak eksekutif untuk menyelasaikan persoalan itu.

“Saya akan konsultasi terlebih dahulu dengan anggota Dewan lainnya, kami akan mencari solusinya, kami juga akan panggil pemerintah dan instansi terkait, kami akan memperjuangkan aspirasi yang bapak tuntut hari ini,” ungkapnya dengan lantang.

Beranjak dari Gedung DPRK, massa mengajak anggota dewan yang terhormat untuk bersama-sama menuju Kantor Bupati setempat sekaligus mendengarkan pernyataan dari orang nomor satu di Abdya itu.

Setelah mendengarkan pernyataan sikap yang sama dari GARUDA yang berunjuk rasa di halaman Kantor Bupati setempat itu, Bupati Abdya Jufri Hasanuddin didampingi Sekda Abdya Drs. Ramli Bahar, para asisten dan anggota dewan, menjawab aksi tuntutan itu. Katanya,  semasa dia masih menjabat sebagai anggota DPRA sudah pernah meninjau lokasi pembangunan teluk surin yang sudah digagas sejak tahun 2010 lalu.

“Ketika saya ingin menyampaikan apa yang menjadi tuntutan dan harapan, teluk surin itu digagas tahun 2010 ketika saya dipercaya mengetuai pansus untuk meninjau lokasi teluk surin,” kata Jufri.

Mengenai persoalan Rumah Sakit, lanjut Jufri, RSUD Teuku Peukan terhutang 2,9 Milyar dalam tahun 2012, sehingga terjadinya kolaps, jadi, pada tahun 2013 direktur baru Yurnalis membayar hutang tersebut dari pengadaan obat sehingga menjadi temuan BPK.

“Untuk Itu, kita tidak segan-segan mengundang BPKP supaya mengaudit temuan itu, siapa yang berbuat biar mereka yang bertanggung jawab, akibat penyalahgunaan anggaran sehingga terjadilah kolaps. untuk menutupi itu semua kami akan menyepakati dengan cara berhutang dulu kepada perusahaan obat demi menyelamatkan rumah sakit,” sebut Jufri.

Terakhir, mengenai tuntutan pembangunan jembatan Krueng Teukuh, Bupati Jufri, menyatakan, kalau itu adalah proyek multiyears tahun jamak, ketika tidak diputuskan kontrak maka jembatan itu tidak siap.

“Krueng Teukuh dibiayai oleh dana bantuan provinsi, dan merupakan dana hibah, jadi kita tidak sembarangan menyelewengkan dana tersebut, untuk itu kita akan luruskan semua, dan saya berharap bapak-bapak untuk tenang, karena semua persoalan itu sedang dalam proses kita selesaikan,” tutur Bupati Jufri dengan mendapatkan pengawalan ketat dari Polisi dan personil Satpol PP dan WH. (Red/Zal)


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :