Topik Terhangat

Lima Orang Karyawan PT Socfindo Seunagan di PHK

Hingga Saat Ini Belum Terima Pesangon

NAGAN RAYA | DiliputNews.com –  Pemecatan Hubungan Kerja (PHK) sepihak ketika buruh atau pekerja melakukan kesalahan kerap terjadi. Tentu dalam hal ini kerap yang menjadi korban adalah buruh itu sendiri.

Pasalnya ketika buruh berbuat salah dan di pecat, pesangan atau tunjangan merekapun tidak dikeluarkan oleh perusahaan dimana sebelumnya mereka bekerja.

Seperti lima orang para yang sebelumnya tercatat sudah belasan tahun bekerja di PT Socfindo Kebun Seunagan Kabupatan Nagan Raya Provinsi Aceh.  Kelimanya dipecat kernena alasan telah berbuat salah oleh perusahaan.

Namun, sebenarnya, kelimanya tidak merasa keberatan dilakukan pemecatan tersebut. Hanya saja hingga saat pesangan maupun tunjangan mereka hingga saat ini sedikitpun belum diterima. Karena itu mereka cukup kecewa terhadap kebijakan perusahaan tersebut.

Karena kekecewaan itu, bahkan mereka telah melayangkan surat kepada pengurus PT Socfindo di Medan Sumatara Utara pertanggal 02 Desember 2013. Dalam surat itu jelas tertulis, PT Socfindo melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan melayangkan surat pertanggal 30 November 2013, No: SG/Div/bi/845/13 kepada Ratiyem (41) No Est: 4983 yang tercatat mulai bekerja 11 Februari 1999.

Menurut Ratiyem, PHK yang dilakukan terhadapnya yang dilandasi UU ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 pasal 158 sudah dibatalkan oleh MK Nomor 012.PUU-I/2003, sehingga pasal yang digunakan perusahaan tersebut menurutnya tidakmempunyai kekuatan hokum mengikat. Selain itu juga pasal tersebut juga sudah tidak digunakan sebagai dasar acuan dalam penyelesaian hubungan kerja.

Melainkan menurutnya, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2012 pasal XX menyebutkan kalau setiap pemutusah hubungankerja harus mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku. Yakni, UU No 13 Tahun 2013 Pasal 156 ayat 1.

Dimana didalamnya menyebutkan, ketika terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima.

Menanggapi persoalan tersebut, menurut anggota DPRK Nagan Raya dari komisi D yang mebidangi persoalan tersebut Adifal Susanto, kepada di gedung dewan (10/12) pihaknya mendororong agar pihak perusahaan segera menyelesaikan persoalan tersebut. Memenuhi apa yang telah menjadi hak mereka.

“Kami telah mengetahui persoalan ini, bahkan yang kami ketahui persoalan ini korbannya bukan hanya Ratiyem. Melainkan seluruhnya mereka ada lima orang yang di PHK,” ujar Adifal.

Menurut Adifal, dalam hal ini Disnakertrans Kabupaten Nagan Raya harus segera mengambil langkah untukpenyelesaian persaoalan tersebut. Sebab, menyangkut kepentingan masyarakat kecil.(Red/DD)


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :