Topik Terhangat

PWNU Minta Qanun Pariwisata Aceh Sesuai Syarat

WIsata Aceh Tengah / Ilustrasi

WIsata Aceh Tengah / Ilustrasi

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Qanun (Perda) tentang kepariwisataan yang saat ini sedang dalam pembahasan DPRA agar disesuaikan dengan Syariat Islam yang berlaku menyeluruh (kaffah) di provinsi itu, kata Ketua PWNU Aceh Tgk Faisal Ali.

“Kami meminta DPRA dan Pemerintah Aceh agar rancangan Qanun tentang Pariwisata yang sedang dibahas itu tetap sejalan dengan konteks penerapan Syariat Islam di daerah ini,” katanya di Banda Aceh, Kamis.

Bab atau pasal dalam rancangan Qanun kepariwisataan yang sedang dibahas itu, Faisal Ali mengatakan jangan ada yang melanggar dari Syariat Islam, misalnya terkait dengan pengaturan di hotel berbintang di provinsi ini.

“Hotel berbintang yang beroperasi di Aceh itu harus tunduk dengan nilai-nilai ke-Aceh-an yang Islami, bukan merujuk pada standar internasional. Aceh merupakan provinsi yang memiliki kekhususan di Indonesia,” katanya menambahkan.

Selain itu, Faisal Ali juga meminta pemerintah dan legislatif yang membahas atau menggodok rancangan Qanun kepariwisataan agar semua aturan hukum pengembangan sektor pariwisata dapat sejalan dengan Syariat Islam.

Sementara sebelumnya, anggota DPR Aceh Tgk Nurdin Cut juga mengatakan masalah perizinan hotel berbintang jangan sampai melanggar Syariat Islam yang telah diberlakukan khusus di provinsi mayoritas penduduknya muslim itu.

“Untuk hotel berbintang di Aceh perlu diatur khusus karena menyediakan bar di hotel merupakan salah satu kegiatan yang melanggar Syariat Islam. Artinya hotel di Aceh tidak perlu ada bar, bir atau bur,” katanya menambahkan.

Selain itu, dalam rancangan Qanun tersebut juga diatur masalah ketenagakerjaan, produk-produk hasil karya masyarakat, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata di Aceh harus memiliki standarisasi dan sertifikasi.

“Hal itu tujuannya agar usaha industri pariwisata di Aceh lebih teratur dan terarah untuk meningkatkan kualitas pelayanan bidang pariwisata guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah,” katanya menambahkan.

Dalam rancangan Qanun tersebut juga disepakati untuk dibentuk Badan Promosi Pariwisata Aceh. Badan itu nantinya akan meningkatkan citra pariwisata dan berupaya agar terus bertambahnya kunjungan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara ke Aceh.(Red/Ant)


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :