Topik Terhangat

Pengukuhan Wali Nanggroe Langgar Empat Aspek

Pengukuhan Wali Nanggroe Langgar Empat Aspek

Pengukuhan Wali Nanggroe Langgar Empat Aspek

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh Safaruddin menilai DPRA dan Pemerintah Aceh telah melanggar empat aspek terkait dengan pengukuhan Wali Nanggroe Malek Mahmud Al-Haytar.

‘Legislatif dan eksekutif Aceh mengabaikan ‘Legal Drafting’ perundang-undangan terkait kegiatan pengukuhan Wali Nanggroe. Qanun (Perda) lembaga Wali Nanggroe belum memenuhi aspek historis,filosofis, yuridis, politis, sosiologis, teknis maupun administratif,’ katanya di Banda Aceh, Sabtu.

Ia juga menyebutkan, pengukuhan Wali Nanggroe itu juga bertentangan dengan aspek historis, karena dalam literatur sejarah kerajaan Aceh tidak ada struktur Wali Nanggroe.

‘Bahkan, terkait dengan Wali Nanggroe itukami telah melakukan cek ke Museum Aceh di Belanda melalui jaringan YARA di Belanda dan ahli sejarah yang ada di Aceh, sehingga secara Administratif Pemerintahan posisi Wali Nanggroe ini tidak tahu harus diposisikan dimana,’ kata Safaruddin.

Kemudian, ditinjau dari aspek filosofis, bahwa Aceh adalah daerah yang adat istiadatnya sangat kental dengan keislaman, bahkan hal tersebut telah terbentuk dalam pepatah lokal yakni ‘hukum ngen adat lagee dzat ngen sifet’ (hukum dan adat seperti zat dan sifat).

‘Artinya Qanun lembaga Wali Nanggroe yang akan dibentuk di Aceh sebagai representasi adat istiadat harus bersendikan nilai-nilai keislaman, namunnilai keislaman itu tidak tertuang di dalam Qanun Wali nanggroe seperti meniadakan pembacaan Alquran kepada calon Wali Nanggroe. Itujelas tidak sesuai dengan pepatah Aceh yang telah melegenda dalam sanubari masyarakat,’ katanya.

Selanjutnya, Safaruddin menjelaskan dari aspek politis bahwa Wali Nanggroe yang dibentuk oleh DPRA masih mendapat pertentangan yang luas oleh masyarakat Aceh.

Menurut dia, seharusnya DPRA memperhatikan aspirasi masyarakat Aceh yang menentang itu, jika jikaperlu membuat jajak pendapat/referendum tentang Qanun Wali Nanggroe seperti yang pernah di sampaikan Banleg DPRA dalam prokontra Qanun bendera dan lambang.

Kemudian, menurutnya pengukuhan Wali Nanggroe dari aspek yuridis bahwa DPRA tidak punya kewenangan secara hukum untuk melakukan pengukuhan, sebab dalam UU DPRA hanya melakukan paripurna Istimewa untuk melantik kepala daeraholeh Pemerintah Pusat melalui Mendagri.(ant/rd)


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :