Topik Terhangat

Zaini Abdullah: Aceh Belum Bebas Korupsi

Gubernur Aceh Zaini Abdullah

Gubernur Aceh Zaini Abdullah


BAND ACEH | DiliputNews.com – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah mengakui praktik korupsi hingga kini belum semuanya bisa dibersihkan baik di tingkat nasional maupun skala daerah termasuk di Aceh.

“Saya menegaskan jangan sampai dana rakyat dan negara kita gerogoti. Namun perlu juga disadari bahwa jangan sampai kita terjebak oleh bawahan sehingga tanpa disadari telah melakukan penyimpangan keuangan,” kata Zaini Abdullah dalam pernyataannya pada pembukaan Rakor Bupati/Wali Kota dengan Gubernur serta instansi vertikal dan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Aceh 2014, Senin (23/12) di Gedung Serbaguna Setda Aceh.

Zaini Abdullah meminta para bupati/wali kota serta pejabat agar berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan atau amanah yang telah dipercayakan rakyat.

Gubernur juga meminta para bupati/wali kota di Aceh tidak melakukan ‘by pass’ mengurus proyek ke pusat tanpa pihaknya mengetahui. “Artinya, saya harus tahu setiap adanya proyek. Jadi jangan ‘by pass’ tanpa saya ketahui,” tegas Zaini.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah juga menyinggung soal proyek pembangunan kereta api di daerahnya. Dia berharap proyek itu bisa berlanjut sehingga dapat menjadi transportasi darat yang menghubungkan masyarakat Banda Aceh hingga ke perbatasan Provinsi Sumatera Utara.

“Saya mengharapkan proyek kereta api di Aceh itu tidak sebatas menghubungkan Kota Lhokseumawe-Bireuen, tapi menjadi transportasi darat dari Banda Aceh hingga Aceh Tamiang yang berbatasan dengan Sumatera Utara,” katanya.

Untuk mendukung rencana pembangunan jalur kereta api itu, gubenur meminta Kementerian Perhubungan RI tidak hanya mengucurkan anggaran senilai Rp 5 miliar/tahun.

“Jangan sampai seperti membangun kereta api ‘sirkus’. Kalau memang mau membangun transportasi maka benar-benar diwujudkan secara serius dan bisa selesai dalam waktu yang tidak lama,” kata Zaini Abdullah.

Dalam arahannya di depan para bupati/wali kota dan jajaran SKPA pada penyerahan DIPA APBN 2014, Gubernur Zaini Abdullah menyampaikan setidaknya lima pesan.

Gubernur meminta bupati/wali kota melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana APBN di wilayah masing-masing serta melaporkan kepadanya melalui Sekretariat Daerah. Ini penting, kata Gubernur, karena titik sentra otonomi khusus Aceh berada di provinsi.

Gubernur juga mengimbau Pemerintah Kabupaten/Kota agar mendukung pelaksanaan amanah UUPA terkait dengan kewenangan Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam, minyak dan gas bumi, serta kewenangan dalam bidang pertanahan. Aturan soal kewenangan itu, kini sedang digodok oleh Tim Bersama di Jakarta.

Selanjutnya, demi terciptanya komunikasi yang baik antara kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian dengan gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, maka terkait dengan penyelenggaraan sebagian urusan kementerian/lembaga yang dilimpahkan ke Aceh, meminta seluruh Kepala SKPA dan para bupati/walikota tidak melakukan pengurusan sendiri-sendiri ke Jakarta, melainkan mengkomunikasikannya lebih dulu kepada gubernur.

Para bupati/wali kota dan Kepala SKPA diminta segera melaporkan kendala yang dihadapi terkait penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan di masing-masing SKPD/SKPA dan instansi vertikal, sehingga kendalanya bisa dicarikan solusi bersama.

Yang terakhir, kepada Kepala Bappeda Aceh dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, agar terus meningkatkan kinerja dalam mempersiapkan rencana pembangunan dengan lebih baik, sehingga bisa meningkatkan sinergi penyelenggaraan dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan dengan dana APBA/APBK.

Rapat Kerja dan Penyerahan DIPA 2014 dihadiri seluruh bupati/wali kota di Aceh, selain juga anggota tim pemantau otonomi khusus Aceh dan Papua Marzuki Daud serta Kapolda Aceh Irjen (Pol) Herman Effendi.


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :