Topik Terhangat

Raqan RTRW Abdya Sah Ditetapkan Menjadi Qanun

Raqan RTRW Abdya Sah Ditetapkan Menjadi Qanun

Raqan RTRW Abdya Sah Ditetapkan Menjadi Qanun


BLANGPIDIE | DiliputNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Abdya, menandatangani berita acara persetujuan bersama tentang Rancangan Qanun (Raqan) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2013 sampai dengan 2033 untuk Kabupaten setempat dalam Sidang Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRK Abdya, Senin (30/12).

Mengawali acara sidang paripurna itu, Ketua Badan Legislasi (Banleg) Hermansyah SH membacakan, Dasar hukum tentang penetapan Rancangan Qanun RTRW untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh.

“Salah-salah digunakan maka akan diancam pidana,” Kata Herman dalam Sidang Paripurna yang turut dihadiri Bupati Abdya Jufri Hasanuddin, Ketua DPRK Abdya M Nasir, Wakapolres Abdya Kompol Tamlikan SH, Kasdim 0110 Abdya Mayor (Inf) M Ramdhan, Wakil DPRK Abdya Rusman Alian dan Elizar Lizam SE AK, Unsur Forkompinkab Abdya, para Anggota DPRK, para Asisten dan SKPK setempat.

Sementara itu, Arjuna Putra dari Fraksi Gabungan Pelangi membacakan pendapat akhir fraksi gabungan pelangi terhadap pembahasan Raqan RTRW menjadi Qanun RTRW Kabupaten Abdya, yaitu meminta kepada Bupati Abdya, supaya Qanun-Qanun tersebut bisa direalisasikan. Pembangunan jalan dua jalur dapat dilaksanakan, Petani sangat mengharapkan perhatian yang serius.

“Kami juga meminta kepada Bupati untuk membuat muara-muara seperti muara pulau kayu untuk persinggahan sejumlah perahu. Selanjutnya mengenai pengadaan tiang listrik karena banyak wilayah Desa (Gampong) yang belum ada penerangan listrik. Maka dengan demikian kami dari Fraksi gabungan pelangi menyetujui pengesahan rancangan qanun RTRW tersebut,” singkatnya.

Kemudian dilanjut dengan pandangan dari Fraksi Partai Aceh (PA), sebelum membacakan persetujuan terhadap Qanun RTRW Abdya itu, Reza Mulyadi,  meminta kepada Bupati Abdya terhadap Qanun yang sudah disahkan untuk segera di sosialisasikan di setiap tingkatan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Gampong, kemudian meminta kepada saudara Bupati agar Qanun-Qanun yang sudah disahkan bersama untuk segera dilaksanakan di tindak lanjuti, seperti Qanun tentang Gampong dan Qanun tentang Irigasi. Dan setiap aturan yang sudah disepakati harus dilaksanakan.

“Terutama hal-hal yang sudah diatur di Qanun yang sudah kita sahkan bersama,” pungkasnya.

Setelah ditandatangani berita acara persetujuan rancangan Qanun RTRW yang di sahkan menjadi Qanun RTRW Kabupaten Abdya oleh pihak Legeslatif dan Eksekutif. Bupati Abdya Jufri Hasanuddin, dalam pidatonya menyampaikan, diakhir tahun 2013 ini, Alhamdulillah Qanun RTRW dapat disahkan.

“Ini bukan mengejar setoran tapi ini sudah kita bahas bersama dari tahun 2010 silam, disinilah kita membatasi dan membuka ruang terhadap pembangunan sektor kepemerintahan, mana yang diperboleh dan dilarang, ketika tidak bijak dan cermat langsung disahkan maka akan menjadi persoalan dikemudian hari,” ungkapnya.

Lanjut, Jufri menjelaskan, perlu dipahami bersama bahwa Qanun ini mengikat selama 20 tahun dan hanya bisa direvisi 5 tahun sekali, kecuali batas wilayah dan bencana.

“Saya melihat ada beberapa Undang-Undang yang akan terbit dan ini sangat berpengaruh terhadap masalah RTRW, maka sebagai pemerintah Abdya, dalam forum ini kita meminta kepada dewan untuk menampungnya, perubahan tidak serta merta untuk dirubah karena induknya belum berubah,” sebutnya,

Sekali lagi, lebih lanjut Jufri menambahkan,  ada hal-hal yang perlu disyukuri adalah setelah hari ini Qanun disahkan yang Insya Allah tidak ada perubahan adalah Kabupaten Abdya, sehingga tidak ada tumpang tindih.

“Itu semua karena berkat kesabaran daerah kita untuk menunggu proses tersebut,” katanya lebih lanjut. (Red/Zal)


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :