Topik Terhangat

Dinas Syariat Islam Abdya Dinilai Mati Suri

DSI Abdya Dinilai Mati Suri

DSI Abdya Dinilai Mati Suri

BlANGPIDIE | DiliputNews.com – Dinas Syariat Islam (DSI) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang diharapkan mampu membawa kearah lebih baik, namun banyak program kerja dinas tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penegakan syariat Islam di kabupaten setempat.

Terlihat jelas dengan kondisi pelanggaran syariat Islam di Kabupaten Bumo Breuh Sigupai itu sudah sangat memprihatinkan, terlebih dengan tidak adanya koordinasi antar sektor oleh DSI Abdya.

Ironisnya lagi, pelanggaran syariat itu terkesan tidak mendapatkan perhatian serius di Pemkab Abdya, padahal dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada Pasal 127 secara jelas tentang kewajiban pimpinan pemerintahan dalam rangka penegakan syariat Islam di Aceh.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Abdya, Sayed Marwan Saleh, kepada DiliputNews.com, Selasa (7/1) pernah melontarkan keprihatinannya terkait kondisi penyelenggaraan syariat Islam di Kabupaten Abdya.

Menurutnya, kondisi itu pada kenyataannya terjadi karena belum adanya tindakan serta kebijakan yang telah dilakukan oleh pimpinan daerah dalam rangka menegakkan syiar Islam melalui DSI.

“Kita sudah berulang kali menghimbau agar kepala daerah bisa menerapkan Pasal 127/2006 dalam UUPA tentang kewajiban pimpinan pemerintahan dalam rangka penegakan syariat Islam, namun kenyataannya yang terjadi saat ini sungguh sebuah kondisi yang tidak semestinya menjadi sebuah panutan,” sebutnya

Pada kesempatan itu, Sayed Marwan juga berharap agar syiar Agama Islam tidak hanya menjadi semboyan dan selogan para politisi-politisi yang ambisius.

“Hal tersebut sudah sering kita kemukakan di setiap momen dan acara pertemuan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi,” ungkapnya.

Tanggapan serupa juga datang dari Kepala Kesatuan (Kasat) Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Pol PP dan WH) Kabupaten Abdya, Muddasir SPd kepada sejumlah Wartawan di ruang kerjanya, Selasa (7/1).

Ia mengaku, sangat kewalahan dalam melakukan berbagai kegiatan dalam upaya penegakan syariat Islam di Abdya. Pasalnya, pihaknya banyak melakukan penertiban dengan kemauan sendiri tanpa ada koordinasi dan dukungan dari DSI Abdya.

“Kita banyak mendapatkan cacian dari masyarakat, sebab dalam setiap kali kita melakukan operasi mereka selalu beralasan pihak Dinas Syariat Islam tidak pernah memberikan batasan-batasan pada masyarakat,”sebut Muddasir.

Meskipun begitu, lanjut Muddasir, untuk menegakan syariat Islam di Abdya pihaknya siap menerima apapun konsekuensinnya.

“Kita siap apapun kondisinya, terlebih dukungan dari pimpinan sangat besar untuk Satpol PP dan WH,” tegasnya sambari mengharapkan Pemkab Abdya dapat menambahkan personel Satpol PP di kesatuannya.

Sementara itu, Kepala DSI Abdya, Drs. Amirman Adnan yang dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, tugas DSI hanya merencanakan program dan pengembangan syariat Islam, membina dan membimbing bidang peribadatan, aqidah dan syiar Islam.

Membina dan meningkatkan kualitas peribadatan ummat serta melestarikan nilai-nilai Islam dan mengawasi pelanggaran pelaksanaan syariat Islam merupakan pokok tugas yang harus mereka jalankan.

“Jalankan menurut tugas dan fungsi masing-masing. Tugas Dinas Syariat Islam sudah sangat jelas dan pelanggaran syariat akan ditindak langsung oleh petugas Wilayahtul Hisbah (WH) selaku penegak hukum syariah,” ujar Amirman.

Lebih lanjut disebutkannya, untuk tahun 2014 pihaknya akan memasang himbauan-himbauan sebagai batasan-batasan di beberapa tempat, sehingga masyarakat dapat mencegah dan mewaspadai segala bentuk pelanggaran syariat.

“Himbauan kepada masyarakat pada tahun 2014 ini akan kita pasang dan sudah kita siapkan. Berbeda dengan tahun 2013 lalu, program Dinas Syariat Islam tentang himbaun kepada masyarakat terkendala anggaran, maka dari itu tidak terlihat satu pun himbauan tentang syiar Islam,”jelasnya singkat. (Red/Zal)


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :