Topik Terhangat

Pemkab Aceh Barat Dukung PT Mifa Bersaudara

PT Mifa Bersaudara

PT Mifa Bersaudara

MEULABOH | DiliputNews.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendukung kebijakan perusahaan pertambangan, PT Mifa Bersaudara, mengajukan keberatan kompensasi 6,6 persen dari hasil jual produksi batu bara kepada Pemerintah Aceh.

“Kami mendukung perusahaan itu. Dukungan sebatas memfasilitasi pertemuan dengan pihak terkait menyangkut keberatan perusahaan tersebut,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Aceh Barat Syahril di Meulaboh, Kamis.

Pernyataan tersebut menyikapi langkah perusahaan pertambangan PT Mifa Bersaudara yang menolak membayarkan kompensasi senilai 6,6 persen dari hasil jual produksi batu bara ke Pemerintah Aceh karena dinilai tidak realistis.

Kompensasi 6,6 persen dari hasil jual produksi tertuang dalam qanun atau peraturan daerah Aceh. Namun, kata Syahril, qanun pemerintah provinsi tersebut tidak mungkin diubah, apalagi digantikannya dengan peraturan bupati.

Keberatan PT Mifa Bersaudara terhadap regulasi pertambangan yang baru disahkan DPR Aceh itu karena perusahaan tersebut juga diwajibkan menyetor lima persen ke pemerintah pusat serta satu persen untuk dana CSR. Jadi, total yang dikeluarkan mencapai 12,6 persen dari hasil jual produksi.

Menurut Syahril, keberatan itu tentu akan berdampak pada berhentinya aktivitas perusahaan pertambangan tersebut. Imbasnya, terjadi pengangguran serta berkurangnya royalti kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Meski demikian, Syahril ia menegaskan hingga kini pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi terkait ancaman PT Mifa Bersaudara menghentikan aktivitas produksi karena keberatan persentase kompensasi yang dibayarkan kepada Pemerintah Aceh tersebut.

“Aktivitas pertambangan di Aceh Barat masih normal. Dan kami juga harus diberitahukan secara resmi jika memang ada perusahaan ingin menghentikan aktivitas pertambangan,” katanya.

Begitu juga dengan perusahaan tambang lainnya, kata dia, belum ada pemberitahuan resmi menghentikan aktivitas penambangan karena keberatan dengan regulasi Pemerintah Aceh tersebut.

“Ancaman perusahaan tambang menghentikan aktivitas di Aceh Barat dinilai terlalu terburu-buru. Apalagi, implementasi qanun pertambangan tersebut belum sampai ke daerah,” ungkap Syahril.(Red/Ant)


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :