Topik Terhangat

LBH Aceh Minta Polisi Usut Meninggalnya Napi Lapas Meulaboh

LBH Banda Aceh

LBH Banda Aceh

BANDA ACEH | DiliputNews.com – Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus meninggalnya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, yang diduga kuat ada tindakan kekerasan oleh oknum petugas.

“LBH mengecam keras terjadinya kasus meninggalnya Napi Ade Siswanto. Kami mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut,” kata Kepala Operasional LBH Banda Aceh Husniati SH di Banda Aceh, Senin 20 Januari 2014.

Ia menyatakan, Ade Siswanto, warga Desa Ujong Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, sebelum meninggal memang ditempatkan di ruangan (sel) dingin.

“Saat meninggal, kondisi badan korban membengkak, sebagaimana diberitakan pada media setempat. Korban meninggal saat di rumah sakit,” ujarnya.

Ia mengatakan kasus tindakan kekerasan dan penganiayaan yang terjadi di dalam LP bukan kasus yang pertama pada Januari 2014, tetapi kasus kedua, karena sebelumnya kasus penganiayaan juga terjadi LP Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.

Oleh karena itu, LBH Banda Aceh mendesak kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus meninggalnya Ade tersebut.

“Tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh petugas LP tersebut sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan,” katanya.

Dalam UU tersebut dikatakan bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan membentuk warga binaan permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Dengan begitu, warga binaan akan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

“Tentu tujuan tersebut tidak akan tercapai bila organ yang diberi mandat untuk itu justru melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi dan mengangkangi hak asasi manusia (HAM),” ujarnya.

Husniati juga menyatakan tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Anti Penyiksaan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain itu, LBH Banda Aceh meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan sanksi tegas terhadap pelaku yang melakukan tindakan kekerasan dan penganiayaan.

“Apabila kasus kekerasan di dalam LP tidak diproses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, besar kemungkinan hal serupa akan kembali terulang pada masa mendatang,” katanya.(Red/Ant)

 


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :