Topik Terhangat

Pejabat Abdya Sulap Mobil Dinas Jadi Milik Pribadi

Mobil Dinas  / Ilustrasi

Mobil Dinas / Ilustrasi


BLANGPIDIE | DiliputNews.com – Penggunaan kendaraan dinas oleh sejumlah pejabat daerah atau pegawai negeri sipil (PNS) pada hari libur di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) semakin marak dan tidak terkontrol.

Mereka seperti tidak peduli, meskipun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat telah mengintruksikan kepada para pejabat daerah tentang larangan menggunakan mobil dinas  pada hari libur, yaitu Sabtu dan Minggu. Padahal, larangan tersebut bertujuan untuk penertiban kendaraan roda empat pelat merah agar penggunaannya lebih tertib atau tepat sasaran.

Kenyataannya itu, hanya dijadikan sebagai formalitas belaka, buktinya penggunaan kendaraan dinas pada hari libur semakin meningkat dan terkesan seperti kendaraan milik pribadi.

Padahal tujuan dari pengadaan kendaraan dinas yang dibeli dengan uang rakyat itu adalah untuk melancarkan segala aktifitas kedinasan, bukan untuk kepentingan pribadi.

Bukan hanya bagi sejumlah pejabat daerah, penggunaan kendaraan dinas pada hari libur juga dilakoni oleh sejumlah anggota dewan.

Bahkan mengganti pelat nomor yang seharusnya merah menjadi hitam dan itu sudah menjadi pemandangan yang lumrah di mata masyarakat.

Sesuai aturan yang ada, mobil dinas harus mengunakan pelat merah, namun tetap saja oknum wakil rakyat itu tidak menghiraukan aturan tersebut, di duga mereka dengan sengaja menggantikan pelat mobil dinas dari merah ke hitam agar bisa bergaya seolah-olah mobil yang dipakainya itu adalah milik sendiri.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Abdya, Drs Ramli Bahar kepada DiliputNews.com, Rabu (22/1), menjelaskan, larangan menggunakan mobil dinas pada hari libur (Sabtu dan Minggu) sudah disosialisasikan dalam beberapa kesempatan. Berdasarkan petunjuk Bupati Jufri Hasanuddin dan Wakil Bupati Yusrizal Razali, larangan tersebut harus dipertegas dengan surat.

Begitu juga dengan pergantian pelat kendaraan, hingga saat ini belum ada persetujuan dari Pemkab Abdya terkait perubahan dari pelat merah menjadi pelat hitam.

“Mengganti pelat nomor polisi tidak diperbolehkan, karena itu bukan mobil pribadi, akan tetapi mobil negara yang dibelikan dengan uang rakyat,” ujarnya.

Namun, kata Ramli, bagi pejabat maupun anggota dewan di mana pada hari libur dimaksud  melaksanakan tugas kedinasan, maka penggunaan mobil dinas tidak ada masalah.

Larangan kepada pejabat menggunakan mobil dinas pada hari libur, menurut Ramli, karena banyak laporan yang masuk bahwa ada sejumlah oknum pejabat menggunakan mobil dinas pada hari libur untuk kelancaran urusan pribadi.

“Ada yang memakai mobil dinas dari dan ke kebun, atau ada pula menggunakan sebagai kendaraan rekreasi anggota keluarga, jelas ini tidak benar,” ungkapnya.

Setelah dikeluarkan instruksi tersebut melalui surat kepada para kepala SKPK, maka masyarakat dipersilahkan mengawasi dan bila ditemukan masih ada oknum pejabat yang menggunakan mobil dinas hari libur untuk urusan pribadi, diharapkan dilaporkan kepada Bupati atau Wakil Bupati Abdya.

Laporan yang masuk akan ditindaklanjuti, yaitu oknum pejabat bersangkutan dipanggil untuk diminta klarifikasi dan diberikan teguran.

“Bila tidak juga diindahkan, maka tidak  tertutup kemungkinan, mobil dinas ditarik dari oknum pejabat bersangkutan,” tegasnya ketika dihubungi via telepon (Red/Zal)


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :