Topik Terhangat

GeRAK Aceh Beri Apresiasi Kepada Pemkab Simeulue

SIMEULUE | DiliputNews.com – Pemerintah Kabupaten Simeulue, mendapat Apresiasi dari GeRAK Aceh, karena telah mengalokasikan dana bagi madrasah atau sekolah agama formal di Kabupaten tersebut.

Alokasi dana Madrasah tersebut sudah tertuang dalam Draf Peraturan Bupati Tentang Dana Penunjang Pendidikan berkeadilan.

Field Officer Program BOSP GeRAK Aceh district Simeulue, Darmansyah, Jumat,14 Februari 2014 mengatakan adanya alokasi bagi Madrasah menunjukan keseriusan Pemerintah Kabupaten Simeulue dibawah Dinas Pendidikan Simeulue dalam menjamin peningkatan mutu Pendidikan dikabupaten Simeulue secara menyeluruh.

“Ini pantas kita berikan apresiasi. Karena langkah yang diambil Pemkab Simeulue untuk  alokasi dana yang dituangkan dalam Perbup ini terlihat wujud nyata atas komitmen Pemkab Simeulue dalam meningkatkan mutu pendidikan  secara menyeluruh, karena alokasinya bukan  hanya diperuntukan  untuk Sekolah umum saja. Selain untuk Madrasah dalam draf Perbup itu juga mengalokasikan untuk sekolah atau madrasah swasta” kata dia.

Menurut, Darmansyah, untuk pengalokasian dana bagi madrasah yang dihitung melalui Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten atau APBK Simeulue sempat melahirkan keraguan dari Peserta Loka Karya Persamaan Persepsi antara Dinas Pendidikan dengan stakeholder dalam pembahasan Dana Penunjang Pendidikan Berkeadilan yang diselenggarakan pada 27 Desember lalu, saat GeRAK Aceh bersama Dinas Pendidikan Simeulue melalui Program KINERJA-USAID menginisiasikan lahirnya Peraturan Bupati Tentang Dana Penunjang Pendidikan Berkeadilan di Kabupaten tersebut.

Keraguan tersebut lahir dari peserta, kata dia, karena mereka takut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,Pemerintah  Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, lantaran peserta menilai  Madrasah merupakan sekolah Agama yang dikelola penuh oleh Instansi vertikal di Bawah Kementrian Agama yang selama ini belum ada pelimpahan kewenangan kepada Daerah.

“Atas keraguan tersebut kita coba terus berupaya meyakini peserta bahwasanya Madrasah juga berhak mendapat porsi yang sama dengan sekolah umum lainnya dalam peningkatan mutu pendidikan yang juga menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota,” kata dia.

Hal lain yang menjadi pembanding untuk meyakinkan peserta saat itu, kata dia, dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh atau UUPA  pada pasal 18 pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah dengan tetap mengikuti standar nasional pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apalagi menurutnya UUPA merupakan lex spesialist yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Aceh, sehingga apa yang diatur oleh UUPA dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kota atas kekhususan Aceh tersebut.

“Untuk meyakinkan peserta saat itu, kami juga  terus berkomunikasi dengan  pakar hukum yang ada di Aceh. Dan terus melakukan analisa aturan lainnya, dan dari pro kontra tersebut Alhamdulillah peserta menerima hal itu sehingga kini madrasah pun mendapat perhatian khusus dari Pemkab Simeulue serta dituangkan ke dalam Perbup itu” kata dia.

Dengan adanya aturan tersebut, kata dia, maka kekurangan anggaran bagi Madrasah juga dapat tertutupi.

“Adanya tekat yang kuat bagi kami saat itu agar madrasah juga mendapatkan porsi yang sama, karena di sadari atau tidaknya siswa didik yang mengenyam pendidikan di madrasah juga anak- anak Kabupaten Simeulue yang juga memiliki hak yang sama seperti anak-anak yang mengenyam pendidikan di sekolah umum lainnya”ungkapnya.

Bahkan Darmansyah, menilai Perbup Dana Penunjang Pendidikan Berkeadilan tersebut, benar- benar mengalokasikan dana yang berkeadilan pada tiap satuan pendidikan yang ada di Kabupaten itu.

Pasalnya menurut dia Perbup itu juga mengatur alokasi dana khusus bagi sekolah  yang berada di daerah terpencil dan pulau terpencil dan juga bagi madrasah.

“Bukan hanya itu dalam Perbup tersebut juga mengalokasikan anggaran untuk jenjang menegah  seperti SMA,MA dan SMK, sehingga untuk mencapai 13 komponen SPM antara sekolah dasar dan menengah akan merata” kata dia .

Ia berharap kepada sekolah dan madrasah yang menerima dana penunjang pendidikan berkeadilan seperti yang diatur dalam perbup itu benar-benar dapat memanfaatkan dana tersebut untuk peningkatan mutu pendidikan, dengan Menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKA-S) secara terukur dan terarah, sehingga visi dari perbup tersebut dalam meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan atau SNP benar- benar dapat terwujud pada tahun 2017 sesuai amanah aturan yang digagas bersama Pemerintah Kabupaten Simeulue dan para pemangku kepentingan dunia pendidikan di Kabupaten Simeulue.

“Untuk menyusun RKA-S secara terukur dan terarah maka sekolah wajib melakukan Evaluasi Diri Sekolah setiap tahunnya, sehingga dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan sekolah tersebut agar apa yang menjadi kekurangan dapat diajukan dalam perencanaan RKA-S setiap tahunnya,” Kata Darmansyah.

Selain itu ia juga berharap kepada masyarakat Kabupaten Simeulue untuk terus mengawal dan memberikan masukan didunia pendidikan. Karena menurutnya peningkatan Mutu Pendidikan dalam mencapai SNP di Kabupaten tersebut, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dibawah Dinas Pendidikan akan tetapi juga tanggung jawab masyarakat setempat.(Red)


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :