Topik Terhangat

Bupati Aceh Barat : Perusahaan Tak Daftar Pekerja Di BPJS Ketenagakerjaan Izinnya Dijegal

Bupati Aceh Barat. Dr. (H.C) HT Alaidinsyah didampingi Direktur Umum Pusat BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Naufal Mahfud, saat meninjau ruangan digedung baru BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh

Bupati Aceh Barat. Dr. (H.C) HT Alaidinsyah didampingi Direktur Umum Pusat BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Naufal Mahfud, saat meninjau ruangan digedung baru BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh

MEULABOH| DiliputNews.com- Pemerintah kabupaten Aceh Barat akan menjegal izin perusahaan yang tidak mendaftarkan asuransi ketenagakerjaan bagi pekerjanya, di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Bupati Aceh Barat, DR. (H.C) HT Alaidinsyah, kepada wartawan, Kamis, (18/8/2016) mengatakan begi perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat tidak patuh untuk melindungi pekerjanya dengan mendaftarkan tenaga kerja terhadap Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) maka izin perusahaan tersebut izinnya tidak diperpanjang.

“Untuk perusahaan yang mengurus izin wajib menunjukan bukti tenaga kerja mereka telah didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, jika tidak izin tidak dikeluarkan. Perusahaan yang telah memiliki izin namun belum mendaftarkan tenaga kerjanya maka izinnya tidak akan diperpanjang,” kata Alaidinsyah yang akrab disapa Haji Tito, kepada wartawan disela- sela peresmian gedung BPJS Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh yang baru.

Tito menjelaskan, saat ini ada satu perusahaan yang izinnya tidak lagi diperpanjang oleh Pemerintah Kabupaten karena pekerja perusahaan itu tidak didaftarkan JKK, dan JHT nya ke BPJS Ketenagakerjaan, padahal sesuai amanah undang- undang itu wajib dilakukan mereka.

Pemerintah, kata dia, memang harus tegas dalam melindungi hak- hak tenaga kerja, karena hal itu menyangkut dengan hajat hidup orang banyak.

Tito menerangkan saat ini untuk jumlah tenaga kerja di Kabupaten tersebut baik tenaga kerja formal maupun informal yang dinilai produktif mencapai 10 ribu orang. Sedangkan untuk jumlah perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat mencapai seribu lebih dengan rata- rata bergerak dibidang perkebunan.

“Kita akan terus mendorong perusahaan- perusahaan yang ada di Aceh Barat segera mendaftarkan pekerja mereka. Saat ini ada 75 persen perusahaan yang telah daftarkan pekerja mereka,” ujarnya.

Haji Tito menjelaskan, selain untuk tenaga kerja perusahaan saat ini dirinya juga sudah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh nelayan di Aceh Barat didaftarkan dalam asuransi di BPJS ketenagakerjaan, perintah tersebut berdasarkan program yang telah dari kementerian Kelautan dan Perikanan.


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :