Topik Terhangat

Polisi Masuk Gedung LBH dan Bubar Paksa Diskusi 65

Foto : Kumparan.com

DILIPUTNews.com, Jakarta – Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Suyudi, mendatangi LBH Jakarta di Menteng Jakarta Pusat, hari ini sekitar pukul 15.55 WIB. Suasana sempat tegang saat Suyudi mencoba menerobos masuk ke dalam gedung LBH, yang dijaga oleh para relawan LBH.

Suyudi yang saat itu mendatangi lokasi bersama Kapolsek Menteng, AKBP Ronald Purba, akhrinya berhasil masuk secara paksa dibantu oleh 10 anggota kepolisian.

Menurut keterangan panitia penyelenggara Seminar 65 yang tak jadi digelar hari ini di LBHdan pihak LBH Jakarta, mereka masuk ke lantai 4.

Pihak LBH menilai tindakan yang dilakukan pihak kepolisian sebagai tindakan yang mencederai hukum, mencerminkan perilaku anti demokrasi, dan justru takluk pada tekanan massa.

“Kemudian Kepolisian RI ingkar janji dan tidak satu suara dalam instansinya. Kepolisian RI gagap paham mengenai izin keramaian dan pemberitahuan kemerdekaan berpendapat di muka umum,” jelas tim advokasi Seminar 65 LBH Jakarta, dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/9).

Dalam konferensi pers yang digelar tak lama setelah polisi masuk ke dalam gedung LBH, Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa, memandang serius terhadap pembubaran seminar ini. Dia menegaskan, baru kali ini polisi bisa memaksa masuk ke kantor LBH.

“Tempat yang biasanya jadi alternatif terakhir untuk menggelar acara tanpa dibubarkan atau dilarang polisi, ini kemunduran yang luar biasa. Lalu di mana lagi diskusi bisa dilakukan?” ujarnya di lokasi.

Sementara itu, Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat ditemui di lokasi berbeda, ia mengatakan, acara tersebut tidak memiliki izin. Karena alasan itulah pihaknya melakukan blokade dan melarang kegiatan tersebut.

“Seandainya mengumpulkan banyak orang kemudian berkegiatan tanpa memberikan pemberitahuan atau izin Kepolisian ya kami berhak bubarkan, jadi belum ada izin dari panitia kepada Kepolisian,” ujar Argo.

Menurut Argo, meskipun penyelenggara mengklaim acara tersebut tidak dibuka untuk umum dan tidak di tempat umum, namun ia mengatakan kegiatan tersebut tetap mengumpulkan banyak orang.

Dalam setiap pengumpulan massa diperlukan izin dari Kepolisian seperti dalam UU berkegiatan di muka umum. “Di Undang-Undang sudah jelas, di UU penyampaian pendapat No. 8/98 kalau tidak ada pemberitahuan kepada Kepolisian wajib dibubarkan,” katanya menambahkan.(Red/Kum/Viva)


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :