Topik Terhangat

GeRAK- APBK Diperbubkan, Tidak Pro Rakyat

Muliyadi koordinator GeRAK Aceh Barat


Meulaboh | Diliputnews – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat menilai Peraturan Bupati Aceh Barat Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat tahun anggaran 2012 yang tidak dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sangat berpotensi terjadinya peluang koruptif.

Muliyadi koordinator GeRAK Aceh Barat, Jumat (30/3) mengatakan, Menurut Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 106 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Penetapan Peraturan Bupati Tentang APBK hanya diperkenankan apabila Bupati Aceh Barat telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Qanun) Aceh Barat tentang APBK kepada DPRK dan kemudian DPRK Aceh Barat tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBK sampai pada batas waktu yang ditentukan.

Tetapi dalam prosesnya, Bupati Aceh Barat tidak menyerahkan Rancangan APBK kepada DPRK Aceh Barat serta tidak menghadiri undangan DPRK Aceh Barat untuk melakukan pembahasan terhadap qanun APBK tersebut, sehingga tidak cukup syarat bagi Pemerintah Aceh Barat untuk mengeluarkan Peraturan Bupati Tentang APBK 2012. “Ini berarti Pemerintah Aceh Barat baru dapat mengeluarkan Perbub tentang APBK, apabila DPRK tidak melakukan pembahasan terhadap rancangan qanun APBK yang di ajukan Bupati. Tetapi yang terjadi adalah Bupati sendiri yang tidak mau melakukan pembahasan terhadap rancangan qanun APBK, sehinga tidak ada proses yang dilalui untuk mengeluarkan perbub dan ini bertentangan dengan perundang-undangan”, katanya

Menurut GeRAK Aceh Barat, Bupati Aceh Barat tidak menghadiri undangan DPRK terkait kisruh alat kelengkapan DPRK Aceh Barat tidak cukup beralasan dan terkesan sangat politis dan mengada-ada karena masalah tersebut terkait internal lembaga legislatif sehingga eksekutif tidak perlu ikut campur terlalu jauh dalam lembaga legislatif, apalagi gugatan keberatan oleh salah satu fraksi DPRK kepada pengadilan terhadap alat kelengkapan DPRK yang baru dibentuk ditolak oleh PTUN sehingga memperkuat keabsahan kedudukan alat kelengkapan DPRK yang terbentuk.

Muliyadi juga menilai, jumlah anggaran yang mencapai 500 Milyar lebih di dalam Perbub Aceh Barat Tentang APBK Aceh Barat tahun 2012 juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 106 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, apabila DPRK tidak melakukan pembahasan terhadap APBK maka Pemerintah Daerah hanya diperkenankan pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebesar angka APBK tahun anggaran sebelumnya dan diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Disini yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

“Sementara yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain: pendidikan dan kesehatan; dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Ini berarti bahwa Aceh Barat tidak dapat melaksanakan program pembangunan daerah hingga 1(satu) tahun ke depan”, ujar Muliyadi.

Terkait angka pengeluaran yang mencapai 500 Milyar dalam Perbub APBK sangat tidak logis karena didalam Perbub dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga sehingga APBK Aceh Barat tidak akan mencapai angka 500 Milyar.

GeRAK Aceh Barat mensinyalir, pengalokasian 500 Milyar dalam Perbub APBK tersebut sangat sarat kepentingan serta sengaja dibuat untuk melegalkan tindakan koruptif dan menarik keuntungan dari uang rakyat oleh pihak tertentu.

“Sangat menyayangkan adanya Perbub ini, karena banyak anggaran untuk rakyat tidak dapat dialokasikan dalam perbub tersebut seperti ADG dan dana pembangunan lainnya. Dampak dari kebijakan tersebut pembangunan Aceh Barat akan berhenti selama 1(satu) tahun ke depan,” katanya.

Sikap GeRAK Aceh Barat

Berdasarkan hasil análisis tersebut GeRAK Aceh Barat menyatakan sikap, Menolak Peraturan Bupati Aceh Barat Tentang APBK Tahun 2012 karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk tidak melaksanakan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang APBK Aceh Barat tahun 2012 karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Muliyadi juga mendesak, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan DPRK Aceh Barat untuk segera membahas dan menetapkan qanun APBK Aceh Barat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mendesak DPRK Aceh Barat untuk menggunakan hak-haknya sebagai mana diatur oleh peraturan perundang-undangan memanggil dan meminta pertanggungjawaban Bupati Aceh Barat terhadap penetapan Perbub APBK Aceh Barat tahun 2012. *(AN)


Ikuti Berita Terkini Di Handphone Anda Melalui Alamat www.m.diliputnews.com


© DiliputNews.com | Share :